Bahlil Rangkap Jabatan, DPR Harap Tata Kelola Energi Kian Baik

fin.co.id - Harapan terhadap perbaikan tata kelola energi nasional mengiringi perubahan struktur kementerian di bidang hilirisasi dan transisi energi.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa berharap penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dapat membuat berbagai urusan yang berkaitan dengan energi berjalan semakin baik.

"Kita harapkan dengan ada menko baru, urusan-urusan yang terkait dengan soal energi itu bisa menjadi lebih baik semuanya," kata Saan ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pengangkatan tersebut sekaligus menempatkan Bahlil pada jabatan baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026.

Bahlil Dilantik untuk Jabatan Baru

Dalam prosesi pelantikan, Bahlil mengucapkan sumpah jabatan yang dituntun langsung oleh Presiden Prabowo. Sumpah tersebut menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Menko Bahlil dituntun oleh Presiden Prabowo.

Setelah pengambilan sumpah selesai, Bahlil menandatangani berita acara pelantikan. Presiden Prabowo menyaksikan proses tersebut dan selanjutnya turut menandatangani berita acara yang sama.

Pelantikan Bahlil juga berkaitan dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil menjelaskan kementerian baru tersebut dibentuk untuk mengawal sejumlah program prioritas di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.

Hilirisasi dan Transisi Energi Jadi Program Prioritas

Menurut Bahlil, pembentukan kementerian tersebut berkaitan dengan program prioritas pemerintah di sektor hilirisasi dan transisi energi. Ia juga menyebut transisi energi sebagai bagian dari komitmen global dalam Paris Agreement.

"Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," ujar Bahlil.

Bahlil menuturkan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi juga dilandasi kondisi geopolitik yang tidak menentu. Selain itu, dinamika ekonomi dunia turut menuntut kehadiran energi bersih.

Sementara itu, Saan Mustopa menaruh harapan agar keberadaan menko baru tersebut membawa perbaikan dalam urusan energi nasional. Harapan itu disampaikan setelah Bahlil resmi dilantik untuk menjalankan jabatan barunya sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM.