Pertalite dan Biosolar Bakal Dibatasi, Warga Desil 9-10 Terancam Tak Bisa Beli BBM Subsidi

fin.co.id - Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar. Kebijakan ini diarahkan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini masih memformulasikan aturan mengenai pembatasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi seharusnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang memang berhak menerimanya.

"Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Salah satu skema yang sebelumnya dibahas pemerintah adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10. Namun, hingga saat ini mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan dan validasi data.

Jika aturan baru tersebut nantinya ditetapkan, masyarakat yang masuk kelompok penerima subsidi tetap dapat membeli Pertalite dan Biosolar sesuai ketentuan. Sementara kelompok masyarakat yang dinilai mampu akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Bahlil menjelaskan, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Kondisi tersebut bisa terjadi ketika harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan dan membuat sebagian konsumen mencari bahan bakar dengan harga lebih rendah.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan penyaluran subsidi tidak justru semakin melebar kepada masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.

Bahlil juga mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi.

"Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena BBM subsidi itu kan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.

Desil 9 dan 10 Masuk Kelompok Ekonomi Teratas

Dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok atau desil. Secara sederhana, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Karena itu, desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang dibahas dalam rencana pembatasan BBM subsidi.

Meski demikian, pemerintah masih melakukan pengecekan terhadap validitas data tersebut. Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa data yang akurat menjadi syarat penting sebelum pembatasan diterapkan.