Reshuffle Kabinet Ketujuh, Prabowo Disebut Mulai Bangun Arah Politik Sendiri
Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya dinilai sebagai langkah memperkuat kendali pemerintahan sekaligus menunjukkan upaya membangun arah politik yang lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
fin.co.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya dinilai sebagai langkah memperkuat kendali pemerintahan sekaligus menunjukkan upaya membangun arah politik yang lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Perombakan kabinet tersebut mencakup sejumlah posisi penting di pemerintahan. Salah satunya adalah pergantian jabatan Kapolri dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Ario Setyo.
Selain itu, terjadi perubahan susunan di jajaran menteri koordinator. Setelah tidak lagi memimpin Polri, Listyo Sigit kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal (TNI) Dudung Abdurachman yang selanjutnya menjabat sebagai Menko Polhukam.
Sementara kursi Menko PMK yang sebelumnya ditempati Pratikno kini diberikan kepada Sugiono, figur yang dikenal dekat dengan Prabowo.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Arah Institute, Sunardi Panjaitan mengatakan, perubahan sejumlah posisi strategis tersebut menggambarkan adanya penyesuaian arah politik dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, terutama menjelang meningkatnya dinamika politik pada 2027.
"Digantinya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menko PMK Pratikno adalah sinyal bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi sedang berada di fase yang kurang baik. Keduanya merupakan sosok sentral di era pemerintahan sebelumnya," kata Sunardi dalam keterangannya, Kamis, 1 Oktober 2026.
Terkait penempatan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sunardi menilai keputusan tersebut berkaitan dengan masa pengabdian mantan Kapolri itu yang masih berlangsung hingga 2029.
"Di tubuh Polri tidak mungkin ada dua jenderal bintang empat aktif secara bersamaan. Salah satunya harus ditempatkan di luar struktur Polri. Pola ini serupa saat Jenderal (Purn) Tito Karnavian diangkat menjadi Mendagri ketika digantikan Listyo Sigit," jelas Sunardi.
Sunardi juga memperkirakan, setelah reshuffle tersebut, dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi berpotensi terus mengalami perubahan.
Menurutnya, Prabowo juga diprediksi akan semakin membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, seiring posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut mengalami penurunan pengaruh dalam perkembangan politik pemerintahan saat ini.