Pimpinan Komisi I DPR: Reshuffle Kabinet Harus Berdampak pada Kinerja

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan bagian dari proses evaluasi dan penataan pemerintahan.

Dave mengatakan keputusan terkait pergantian pejabat tentunya telah melalui pertimbangan Presiden, terutama untuk memastikan jajaran pemerintahan mampu menjalankan agenda dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut dia, setelah pergantian pejabat dilakukan, konsolidasi antarlembaga menjadi hal penting. Koordinasi tersebut diperlukan agar program prioritas pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan terukur serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Meski demikian, Dave menilai pejabat yang baru mendapat amanah harus diberi ruang untuk bekerja sekaligus membuktikan kapasitasnya. Evaluasi terhadap kinerja pejabat, kata dia, tidak semata-mata didasarkan pada jabatan atau rekam jejak sebelumnya.

Kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta hasil kerja setelah menjabat juga perlu menjadi bagian dari penilaian.

Karena itu, Dave menekankan reshuffle seharusnya tidak berhenti pada pergantian personel. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.

Para pejabat yang baru dilantik, lanjutnya, perlu segera menjalankan tugas dan menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain pergantian sejumlah menteri dan wakil menteri, Presiden juga melakukan perubahan pada posisi strategis di tubuh Polri, termasuk jabatan Kapolri.

Dave menyebut Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di institusi kepolisian. Sebelum menduduki posisi tersebut, Suyudi diketahui pernah memimpin Badan Narkotika Nasional.

Menurut Dave, pengalaman itu menjadi salah satu modal dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Polri. Namun, ia menilai hal yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru dapat memperkuat profesionalitas kepolisian, kualitas pelayanan publik, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Dia juga mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi Polri ke depan, antara lain pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, Dave mendorong penguatan konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

Di sisi lain, Dave memastikan DPR akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.