DPR Minta APBN 2027 Buka Lapangan Kerja dan Tekan Pengangguran

fin.co.id - Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan APBN 2027. Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak menilai belanja negara harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, arah belanja negara harus tetap menjawab kebutuhan utama masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi bukan saja kita mengejar pertumbuhannya 6 persen, tapi pertumbuhan yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan juga pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu yang paling penting,” tegasnya, Selasa, 6 Oktober 2026.

Belanja Negara Harus Berdampak ke Masyarakat

Amin menjelaskan sejumlah sektor menjadi prioritas dalam rancangan APBN 2027. Di antaranya pendidikan, kesehatan, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan, serta Transfer ke Daerah (TKD).

“Ya tentu untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat yang utama, untuk kesejahteraan rakyat. Alokasinya sudah jelas ada untuk pendidikan yang paling besar tentu saja. Itu kan amanat konstitusi, kemudian untuk sektor kesehatan, subsidi itu juga alokasinya sangat besar,” kata Amin saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, keberhasilan APBN 2027 tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan. Belanja negara harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

TKD juga dinilai memiliki posisi penting karena menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan di daerah sekaligus pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, arah belanja negara perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Kelas Menengah dan TKD Jadi Perhatian

Selain mendorong penciptaan lapangan kerja, Amin menyoroti kondisi kelas menengah dalam kebijakan APBN 2027. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena konsumsi kelas menengah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Amin menyebut sekitar 54 persen pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang konsumsi. Setelah ditelaah, konsumsi kelas menengah menjadi salah satu penopang utama. Karena itu, kebijakan pemerintah menurutnya tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu yang selama ini mendapatkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial.

Penguatan kelas menengah diperlukan agar daya beli dan kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga. Amin menyebut salah satu indikator keberhasilan belanja negara nantinya dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran, serta kembalinya kelompok masyarakat yang rentan miskin ke kelas menengah.

Di sisi lain, Amin menyoroti alokasi TKD sebesar Rp735 triliun. Dana tersebut, menurutnya, harus diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi perhatian. Amin mendorong komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.