Transjakarta Mau Ekspansi ke Laut dan Udara, DPRD DKI Pertanyakan Urgensinya

fin.co.id - Rencana memperluas usaha PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta (TJ) ke sektor angkutan laut dan udara mendapat pertanyaan dari sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta. Salah satu perhatian muncul karena subsidi Transjakarta dalam APBD 2026 mencapai Rp3,75 triliun, sementara kebutuhan Public Service Obligation (PSO) telah menembus Rp4 triliun.

Perluasan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Sejumlah fraksi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan urgensi, kebutuhan anggaran, serta kesiapan bisnis Transjakarta jika masuk ke layanan transportasi di luar bus.

Perwakilan Fraksi PSI, Francine Widjojo mengatakan, perluasan tersebut harus memiliki dasar yang jelas, terutama mengingat layanan bus Transjakarta masih membutuhkan dukungan anggaran.

PSI menyoroti subsidi Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp3,75 triliun, yang disebut hanya mencukupi untuk sembilan bulan, sementara kebutuhan PSO telah menembus Rp4 triliun.

“Di tengah defisit itu, Raperda (Rancangan peraturan daerah) justru memperluas usaha ke angkutan laut dan udara dengan modal dasar naik menjadi Rp13,4 triliun, padahal layanan udara belum memiliki rincian apa pun,” tutur Francine.

PKS Minta Transjakarta Perkuat Layanan Bus

Fraksi PKS Muhammad Al Fatih menilai Transjakarta seharusnya lebih dulu memperkuat layanan utamanya sebagai perusahaan pengelola transportasi bus.

“Fraksi mempertanyakan urgensi Transjakarta untuk menjadi operator kapal bahkan angkutan udara. Mengapa kegiatan tersebut tidak ditangani oleh BUMD atau badan usaha yang memang mempunyai kompetensi khusus di bidang tersebut?” kata Al Fatih di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Menurut Al Fatih, rencana melayani transportasi Kepulauan Seribu memang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan. Namun, pihaknya mengingatkan adanya risiko mission creep, yakni ketika perusahaan menjalankan terlalu banyak kegiatan baru, sementara bisnis utamanya masih membutuhkan pembenahan.

PKS juga menyoroti layanan non-busway Transjakarta yang dinilai masih belum mencukupi. Sejumlah rute yang sebelumnya dilayani Metromini, Kopaja, dan angkutan lainnya masih belum sepenuhnya digantikan oleh layanan Transjakarta.

“Karena itu, sebelum memperluas mandat menjadi operator berbagai moda, Fraksi meminta PT Transportasi Jakarta menjelaskan bagaimana perluasan usaha tersebut akan memperbaiki layanan utama, bukan justru memecah fokus manajemen dan sumber daya perusahaan,” ujar Al Fatih.

NasDem dan PSI Soroti Beban APBD

Fraksi NasDem Gias Kumari Putra meminta ekspansi Transjakarta ke sektor laut dan udara tidak menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Menurut NasDem, operasional kapal laut dan angkutan udara memiliki risiko serta biaya pemeliharaan dan operasional yang lebih kompleks dibandingkan transportasi bus.

NasDem menilai ekspansi tersebut harus disertai perencanaan bisnis yang matang agar tidak bergantung pada subsidi atau Public Service Obligation (PSO).