Pendapatan Negara Tembus Rp2.341,5 Triliun, Menkeu: APBN 2026 Masih On Track

fin.co.id - Kinerja APBN hingga akhir September 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun. Angka tersebut naik 25,5 persen year on year (yoy) dan telah mencapai 74,2 persen dari target tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Ia menilai posisi pendapatan negara hingga tiga perempat perjalanan tahun tersebut masih sesuai jalur.

“Sampai dengan akhir September, kinerja anggaran kita cukup baik. Pendapatan negara telah terkumpul Rp2.341 triliun. Akhir September itu adalah tiga perempat tahun. Jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, artinya on track,” ujar Menkeu.

Pada periode yang sama, belanja negara telah mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Belanja tersebut meningkat 19 persen yoy dan dinilai relatif masih on-track.

Suahasil menjamin akan ada percepatan belanja, terutama pada November dan Desember tahun ini.

Defisit APBN Capai Rp319 Triliun

Dari sisi keseimbangan anggaran, defisit APBN tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer berada di angka Rp125,5 triliun.

“Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit. Artinya, kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara,” kata Menkeu.

Suahasil menegaskan APBN tetap diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, memberikan perlindungan, sekaligus mempertahankan kredibilitas pengelolaan anggaran.

“APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel. Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya ada kembali lagi kepada masyarakat Indonesia,” ujar Suahasil.

Di sisi lain, aliran modal masuk hingga 7 Oktober tercatat sebesar Rp131,1 triliun. Capaian tersebut didukung inflow Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Ekonomi Resilien, Risiko Global Tetap Diwaspadai

Suahasil turut menyampaikan sejumlah indikator ekonomi hingga 2026. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen yoy pada semester I-2026, sementara inflasi berada di level 3,28 persen per September.

Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur tercatat 52,4. Neraca perdagangan Januari-Agustus mencapai 7,25 miliar dolar AS, sedangkan pertumbuhan kredit meningkat 13,7 persen yoy per Agustus.

Meski ekonomi domestik Indonesia cukup resilien, Suahasil mengingatkan adanya gejolak ekonomi dunia akibat konflik geopolitik hingga peningkatan suku bunga global. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

“Dalam kondisi seperti inilah, maka kebijakan fiskal harus bisa merespons tekanan saat ini tanpa menjadi vulnerable (rentan) di masa depan. Kita nggak bisa menggunakan kebijakan fiskal belanja negara kita, kita buat setinggi mungkin, karena dalam jangka pendek mungkin itu bagus, tetapi dalam jangka panjang kemudian membuat fiskalnya sendiri menjadi vulnerable,” ujar dia lagi.

Karena itu, dia menegaskan tingkat belanja yang tinggi tetap harus memperhitungkan bantalan fiskal. Langkah tersebut diperlukan agar kapasitas penanganan risiko di masa depan tidak tergerus.

“Peranan dari kebijakan fiskal itu adalah menjadi peredam kejut. Harga minyaknya bergerak cepat sekali, fiskal menjadi peredam kejutnya. Di dalam negeri, harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tidak berubah, dia (kebijakan fiskal) menjadi shock absorber, menjadi agent of development, membiayai prioritas nasional yang produktif dan menjaga fiscal sustainability,” ujar Menkeu.