Nasional . 09/10/2026, 23:05 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Sebanyak 57 juta orang telah menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir September 2026. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah merealisasikan anggaran Rp153,2 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) terus membenahi tata kelola layanan, termasuk menutup ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi higiene sanitasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Hingga 30 September 2026, layanan MBG tersebar melalui 27.486 SPPG.
“Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup,” kata Suahasil.
Perbaikan tata kelola MBG mencakup peningkatan standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG. Salah satu kebijakan yang diterapkan BGN adalah mewajibkan seluruh unit layanan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sebagai bagian dari penertiban, BGN telah menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program agar layanan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
BGN juga menata pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk memperluas jangkauan layanan, lembaga tersebut menambah 480 SPPG, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.
Seluruh tambahan SPPG itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Selain memperluas layanan, BGN melakukan penentuan penerima manfaat agar penyaluran MBG semakin optimal dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah akan terus mendukung langkah pembenahan yang dilakukan BGN. Menurutnya, kebutuhan anggaran akan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan program setelah berbagai perbaikan dijalankan.
“Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan,” ujar Menkeu.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media