Tak Punya Ijazah SMA, Anggota Wantimpres Rocky Gerung Minta Gibran Mundur untuk Cegah Amuk Massa

fin.co.id - Anggota Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah untuk meredam keresahan masyarakat yang berpotensi memicu amuk massa. Dia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak menyeret Presiden Prabowo Subianto ke dalam kontroversi pencalonan wakil presidennya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam podcast bersama Akbar Faizal di kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait persyaratan pencalonan Gibran. Dalam putusannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat pencalonan. Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Rocky menilai putusan tersebut membuat MK seolah-olah mencuci tangan dari polemik yang berkembang. Menurutnya, keputusan itu justru membuka jalan bagi persoalan tersebut untuk dibawa ke DPR RI.

"Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia (MK) mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari backline publik pergi ke DPR," ujar Rocky.

Dia menilai MK seolah menjadi penghubung untuk membawa keresahan masyarakat ke lembaga legislatif. Rocky menyebut persoalan tersebut kini menjadi bola panas yang harus ditangani DPR RI.

"Jadi dia kirim bola panas ke DPR," ujarnya.

Rocky menilai DPR perlu menyikapi persoalan tersebut dengan serius. Menurutnya, akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap polemik ijazah keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi memperbesar dampak politik dari putusan MK.

Dia mencontohkan adanya gejala penolakan terhadap Gibran di sejumlah daerah. Rocky menyebut foto Gibran bahkan diturunkan oleh sejumlah pihak, termasuk di Sukabumi.

"Kita lihat misalnya gejala hari-hari ini, beberapa daerah itu ketua DPRD-nya dia terunin aja fotonya Gibran-nya. Ada yang di Sukabumi. Jadi bayangkan misalnya impact politik dari keputusan mahkamah itu," ungkap Rocky.

Menurut Rocky, keresahan tersebut perlu diredam agar tidak berkembang menjadi kemarahan publik yang lebih besar. Dia mengingatkan bahwa polemik yang bermula dari persoalan ijazah Jokowi kini turut merembet pada Gibran.

"Itu akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada dinasti Jokowi. Hari ini, semua orang gelisah," kata Rocky.

Selain mengkhawatirkan potensi amuk massa, Rocky meminta agar persoalan pencalonan Gibran tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai Prabowo sebaiknya tidak terpancing memberikan komentar yang justru membuat polemik tersebut ikut membebani posisi politiknya sebagai presiden.