DPR Soroti Mahalnya Biaya Logistik di Kepri, Dorong Optimalisasi Angkutan Laut

fin.co.id - Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya biaya logistik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipengaruhi kondisi geografis kepulauan dan terbatasnya konektivitas distribusi antardaerah. Sinergi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor transportasi laut dinilai perlu diperkuat untuk menekan biaya pengiriman dan mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, karakteristik wilayah Kepri yang didominasi lautan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Kepri ini 98 persennya adalah lautan, dengan 2.408 pulau tersebar di seluruh wilayah Kepri," kata Nurdin Halid saat memimpin rapat kerja Komisi VI DPR bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, dilansir Antara, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Menurut dia, kondisi geografis tersebut menyebabkan biaya pembangunan fisik dan sosial di Kepri dapat mencapai 1,5 hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah daratan. Situasi ini turut menambah beban fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nurdin mendorong kolaborasi perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik dan transportasi laut, antara lain Pelni, ASDP, dan Pelindo. Kerja sama itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpelabuhan serta meningkatkan efisiensi distribusi barang di wilayah kepulauan.

Ia mencontohkan harga cabai di Kepri yang mencapai Rp90 ribu per kilogram. Tingginya harga tersebut dipengaruhi ketergantungan pasokan dari daerah lain serta biaya pengiriman komoditas antarpulau.

Sebagai salah satu upaya menjaga pasokan dan kestabilan harga, Nurdin juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai.

"Saya juga tanam cabai sendiri di pekarangan rumah, sehingga tak perlu beli lagi di pasar. Otomatis ikut menjaga stabilitas harga cabai di pasaran," pungkasnya.

DPR Dorong Kapal Tidak Kembali dalam Keadaan Kosong

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah turut menyoroti persoalan kapal pengangkut logistik yang menuju pulau-pulau terluar Kepri, seperti Natuna dan Anambas, tetapi kembali tanpa membawa barang atau komoditas.

Menurut Ida, kondisi tersebut membuat biaya operasional angkutan tidak dapat diimbangi dengan muatan pada perjalanan pulang sehingga turut meningkatkan ongkos logistik antarpulau.

Ia mendorong Gubernur Kepri beserta jajaran pemerintah daerah mengidentifikasi komoditas lokal yang berpotensi diangkut dalam perjalanan kembali. Dengan demikian, kapal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung distribusi barang sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

"Kepri ini daerah laut, kita bisa meningkatkan produksi pengolahan ikan dari pulau-pulau untuk dikirim ke berbagai daerah. Kalau itu bisa dioptimalkan, saya yakin kesenjangan biaya logistik bisa diatasi," katanya.

Ida menilai, pengembangan produksi dan pengolahan hasil perikanan di pulau-pulau Kepri dapat menjadi salah satu alternatif muatan balik kapal. Selain menekan biaya logistik, langkah tersebut berpotensi membuka pasar yang lebih luas bagi produk perikanan setempat.

Pemprov Kepri Siap Berkoordinasi dengan BUMN