Masyarakat Keluhkan Antrean Panjang dan Kelangkaan BBM Subsidi, DPR Desak Perkuat Pengawasan

fin.co.id – Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan distribusi dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Komisi XII DPR RI meminta pengawasan tersebut berjalan lebih efektif, termasuk terhadap penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.

Permintaan itu mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen berdasarkan pemaparan mitra kerja turut menjadi perhatian.

Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga.

“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Jalal.

DPR Soroti Potensi Kuota Biosolar Terlampaui

Dalam pemaparan mitra kerja, penyaluran biosolar diproyeksikan berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen. Komisi XII DPR RI mencatat kondisi tersebut sebagai perhatian dalam mengevaluasi perencanaan kebutuhan energi dan efektivitas pengawasan distribusi.

Pengawasan yang efektif diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Karena itu, koordinasi antara regulator, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur menjadi salah satu hal yang didorong Komisi XII DPR RI.

Jalal menjelaskan, penyaluran energi di Kepulauan Riau menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik geografis wilayah tersebut. Sekitar 96 persen wilayah Kepri berupa lautan dan provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Sekitar 96 persen wilayah Kepri berupa lautan dan provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, distribusi energi di Kepri menghadapi tantangan yang khas. Ketergantungan pada angkutan laut, terbatasnya infrastruktur penyimpanan dan penyaluran di pulau-pulau kecil, serta pasokan yang rentan terhadap gangguan cuaca,” jelasnya.

Masyarakat Keluhkan Antrean Panjang BBM Subsidi

Selain tantangan geografis, Anggota Komisi XII DPR RI Hasani Bin Zuber menyoroti keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi, baik di daerah pemilihannya maupun di wilayah lain.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut meminta pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi diperkuat untuk mencegah penyimpangan.

“Keluh kesah masyarakat tentu harus kita pikirkan dan juga kita betul-betul mencarikan solusi yang terbaik,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi XII DPR RI mendorong penguatan koordinasi antara regulator, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur. Pengawasan terhadap alokasi dan distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin efektif agar penyaluran tepat sasaran dan kebutuhan energi masyarakat Kepri terpenuhi.