Cegah Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, AHY Dorong Pemerataan Infrastruktur Digital

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan agar perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tidak memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antardaerah maupun kelompok masyarakat.

Dalam acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, AHY menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila akses dan penguasaannya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

"Justru era digital ini memungkinkan terjadinya disparitas atau kesenjangan, ketimpangan antara wilayah, ketimpangan antara kelompok masyarakat di mana yang memiliki dan menguasai teknologi termasuk artificial intelligence," katanya dalam acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Menurut AHY, perluasan konektivitas digital harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Karena itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu memperluas jaringan dan menyediakan fasilitas digital hingga ke wilayah terpencil.

Pemerataan akses tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai daerah untuk memanfaatkan teknologi sekaligus menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

" Pemerintah harus hadir tapi pemerintah saja tidak cukup, kita bergandengan tangan dengan berbagai stakeholders lainnya," ujarnya.

AHY juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dunia usaha, serta mitra strategis dari dalam dan luar negeri diperlukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang merata.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah public-private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menopang pembangunan infrastruktur digital secara berkelanjutan.

"Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha, misalnya, Public-Private Partnership ini juga menjadi salah satu platform yang baik untuk menghadirkan pendanaan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan di masa depan," tuturnya.