Karhutla Belum Padam Total, Legislator PKB Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional

fin.co.id - Asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama tiga bulan dinilai telah mengancam kesehatan sekaligus mengganggu kehidupan masyarakat di sejumlah daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya mendapat dukungan yang lebih luas.

Daniel menilai, berbagai upaya pemerintah sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan. Dampak kebakaran masih dirasakan masyarakat, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari, penerbangan, kesehatan, hingga kegiatan sekolah dan perekonomian.

"Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel, Senin, 12 Oktober 2026.

Menurut Daniel, lamanya kebakaran dan besarnya dampak yang ditimbulkan menuntut pemerintah segera mengambil langkah strategis. Ia meminta seluruh kekuatan dikerahkan untuk menangani karhutla yang telah melanda berbagai daerah di Indonesia.

"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," kata dia.

Daniel Johan Minta Bantuan Internasional dan Evakuasi Warga

Daniel juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan karhutla. Menurut dia, menerima bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia lemah, melainkan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan.

"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," kata dia.

Selain mendorong penetapan status bencana nasional, Daniel memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat yang terdampak asap. Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan evakuasi sementara bagi kelompok rentan ke wilayah yang lebih aman.

Bila diperlukan, anak kecil, orang tua, hingga penduduk rentan perlu dipindahkan sementara dari daerah yang terdampak asap karhutla. Daniel menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab negara di tengah kondisi yang ia nilai sudah darurat.

"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," kata dia.

Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

Pada Senin sore, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Salah satu agenda rapat tersebut adalah mengevaluasi penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan dirinya akan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, terutama di daerah-daerah prioritas.