Legislator DKI Minta Parkir Ojol di Mal dan Gedung Swasta Gratis 30 Menit

fin.co.id - Beban biaya parkir saat mengambil pesanan atau menjemput penumpang menjadi perhatian Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter. Ia meminta pengelola mal, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan kawasan komersial swasta menyediakan fasilitas parkir gratis selama 30 menit bagi pengemudi ojek online (ojol).

Menurut Jupiter, kemudahan tersebut perlu berlaku di kawasan milik pemerintah maupun swasta. Pengemudi ojol yang datang untuk menjemput penumpang, mengambil pesanan, atau mengantarkan barang dinilai perlu mendapat fasilitas serupa, bukan hanya ketika berada di area milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pengelola parkir, baik milik pemerintah maupun swasta, harus memberikan fasilitas parkir gratis selama 30 menit bagi ojol. Jangan sampai pengemudi yang hanya berhenti sebentar untuk melayani masyarakat justru terbebani biaya parkir,” kata Jupiter, Minggu, 11 Oktober 2026.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, pengelolaan parkir perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pekerja transportasi daring. Menurutnya, layanan parkir tidak semestinya hanya berorientasi pada pendapatan.

Jupiter Minta Sistem Parkir Gratis Ojol Diawasi

Agar fasilitas parkir gratis selama 30 menit berjalan dengan baik, Jupiter meminta pengelola menerapkan mekanisme yang jelas. Langkah tersebut mencakup penyediaan titik khusus bagi ojol, pencatatan waktu secara transparan, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas.

Ia juga meminta pengelola parkir swasta yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut menjalani evaluasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Jupiter menilai, aturan dan pengawasan diperlukan agar pengemudi ojol yang hanya singgah sebentar untuk melayani pesanan tidak terbebani biaya parkir yang tidak proporsional.

DPMPTSP Diminta Evaluasi Perizinan Pengelola Parkir

Selain meminta evaluasi terhadap pengelola parkir, Jupiter mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengevaluasi perizinan serta menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan.

Ia juga meminta agar kemungkinan tidak memperpanjang izin dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan persyaratan administratif yang memadai.

Jupiter kembali menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan pengemudi ojol dan masyarakat dalam pengelolaan parkir di Jakarta.

“Jangan sampai masyarakat dan pengemudi ojol yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengambil atau mengantarkan pesanan justru dibebani biaya parkir yang tidak proporsional,” pungkasnya.