Peta Pilpres 2029 Mulai Memanas! Golkar-PKB-PAN Dukung Prabowo, Demokrat Masih Diam! Ada Apa dengan AHY?

fin.co.id - Partai Golkar, PKB, dan PAN telah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Sementara itu, Partai Demokrat belum menetapkan arah dukungan, sehingga memunculkan spekulasi mengenai strategi politik partai tersebut dan peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi mendatang.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah Demokrat perlu dilihat dari kepentingan partai dalam menentukan posisi AHY. Sebagai ketua umum sekaligus figur utama Demokrat, AHY dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam perhitungan politik partai menuju 2029.

“Golkar, PKB, dan PAN sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Demokrat sepertinya punya kalkulasi sendiri. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana posisi AHY dalam Pilpres 2029. Apakah Demokrat akan mendorongnya sebagai capres, membuka peluang sebagai cawapres, atau memilih strategi lain?" kata Arifki dalam keterangan, Senin, 12 Oktober 2026.

Menurut Arifki, dukungan kepada calon presiden dan upaya memperjuangkan posisi calon wakil presiden merupakan dua agenda politik yang berbeda. Partai yang lebih awal memberikan dukungan belum tentu otomatis memperoleh posisi cawapres, sedangkan partai yang belum menentukan sikap masih memiliki ruang untuk membangun strategi.

Ia menilai peluang tersebut akan bergantung pada kekuatan politik masing-masing partai, komunikasi antarpihak, serta kesepakatan yang terbangun menjelang pemilu.

“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY adalah dua persoalan politik yang berbeda. Demokrat perlu menghitung bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan partainya tetap masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” katanya.

Arifki menambahkan, apabila Demokrat mempertimbangkan AHY sebagai pendamping Prabowo, partai tersebut perlu memiliki argumentasi yang jelas mengenai kontribusi AHY bagi pasangan calon. Pertimbangannya bukan hanya komunikasi politik, tetapi juga kemampuan memberikan nilai tambah dalam persaingan pemilu.

Latar belakang militer yang dimiliki Prabowo dan AHY, menurut Arifki, bukan merupakan hambatan hukum untuk dipasangkan. Meski demikian, kesamaan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat diperhitungkan dalam menyusun komposisi pasangan calon.

“Kalau AHY masuk dalam bursa cawapres, pertanyaannya sederhana: apa nilai tambah yang bisa ia bawa? Apakah dari sisi dukungan politik, jangkauan pemilih, atau faktor lain yang bisa melengkapi Prabowo? Itu harus dihitung secara realistis,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan Golkar, PKB, dan PAN kepada Prabowo belum serta-merta menutup persaingan untuk posisi calon wakil presiden. Komposisi pasangan calon masih dapat dipengaruhi berbagai pertimbangan politik dan perkembangan koalisi.

Selain itu, wacana penghapusan presidential threshold menjadi nol persen berpotensi mengubah perhitungan partai apabila diwujudkan melalui perubahan aturan yang relevan. Namun, terbukanya peluang pencalonan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk membangun dukungan politik dan mengukur kekuatan kandidat.

Arifki menilai sikap Demokrat yang belum menentukan dukungan tidak bisa langsung diartikan sebagai upaya menjauh dari Prabowo. Namun, ketika sejumlah partai telah lebih dahulu menyatakan dukungan, Demokrat perlu mempertimbangkan langkah yang dapat menjaga kepentingan partai sekaligus membuka peluang bagi AHY.

“Pertaruhan Demokrat sepertinya bukan sekadar ikut atau tidak ikut mendukung Prabowo. Yang juga penting adalah bagaimana posisi AHY dalam peta politik 2029.Pada akhirnya, Demokrat ingin menentukan sendiri apa yang ingin diperjuangkan tanpa buru-buru mendukung Prabowo dua periode, dengan tetap memperhitungkan dinamika koalisi dan peluang yang tersedia untuk AHY,” pungkas Arifki.