Politik

Bukan Cuma Pemadaman Api, Puan Minta Pemerintah Lindungi Warga Terdampak Karhutla

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia.

Bukan Cuma Pemadaman Api, Puan Minta Pemerintah Lindungi Warga Terdampak Karhutla
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani. Foto: Fajar Ilman

fin.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia.

Puan menilai, kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi telah menimbulkan berbagai persoalan bagi warga. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan dan kehidupan sosial masyarakat.

"Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Dia mengungkapkan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih harus menghadapi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas keluarga dan menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak harus berupaya menjaga keselamatan anak-anak, mempertahankan pekerjaan, sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah kondisi yang tidak menentu.

Karena itu, Puan meminta pemerintah memastikan warga mendapatkan dukungan selama karhutla berlangsung serta memiliki akses terhadap bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah situasi membaik.

"Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” katanya.

Puan Minta Pemadaman Api Diimbangi Perlindungan Warga

Puan menekankan pentingnya penanganan karhutla secara terpadu. Menurutnya, upaya memadamkan api harus berjalan beriringan dengan langkah perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Pemerintah pusat dan daerah pun diminta memperkuat koordinasi agar kebutuhan warga tetap terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung.

Dia juga menyoroti perlunya pembagian tugas yang jelas di antara lembaga terkait, target penanganan yang terukur, serta kesinambungan bantuan bagi masyarakat yang harus membatasi atau menyesuaikan aktivitas demi keselamatan.

“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” katanya.

Bagi Puan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai hingga proses pemulihan dapat dilakukan.

Data Kemenkes: 174.694 Warga Terserang ISPA

Besarnya dampak karhutla terhadap masyarakat tergambar dalam data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan laporan yang diterima Puan, kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan telah berdampak terhadap sekitar 12,5 juta jiwa.

Berita Terkait