Legislator Golkar Minta Pertalite Tepat Sasaran, Mobil Mewah Jangan Ikut Nikmati Subsidi

fin.co.id - Perbedaan harga Pertamax dan Pertalite menjadi sorotan di tengah antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Bali. Peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite dinilai ikut memengaruhi kondisi tersebut, sehingga pemerintah diminta memperjelas aturan penggunaan BBM bersubsidi agar tidak dinikmati kendaraan yang tidak menjadi prioritas penerima manfaat.

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan, kendaraan mewah, terutama yang memiliki kapasitas mesin besar, seharusnya tidak menggunakan Pertalite. Ia meminta pemerintah menetapkan kriteria kendaraan yang berhak mengakses BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Mekeng menyampaikan hal itu dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI di Denpasar, Bali. Dalam agenda tersebut, Komisi XII turut membahas ketersediaan BBM dan kesiapan pasokan energi di wilayah Bali.

DPR Minta Aturan Pengguna Pertalite Diperjelas

Mekeng menilai pemerintah perlu mengatur secara tegas jenis kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite. Menurutnya, subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat dan kendaraan yang membutuhkan dukungan tersebut, seperti kendaraan umum, ojek daring, dan bus.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kapasitas mesin sebagai salah satu kriteria pembatasan. Dengan begitu, kendaraan berkapasitas mesin besar, khususnya mobil mewah, tidak ikut menikmati BBM bersubsidi.

“Orang-orang yang memiliki mobil-mobil mewah itu jangan alihkan mereka punya bensin dari Pertamax ke Pertalite. Itu sudah harus dibuat kepresnya itu bahwa hanya mobil untuk rakyat misalnya kendaraan umum, ojol, bus atau apapun atau misalnya CC-nya berapa itu boleh Pertalite. Tapi kalau yang sudah mulai CC di atas apalagi mobil-mobil mewah itu mereka enggak boleh masuk Pertalite,” kata Mekeng, dikutip Selasa, 13 Oktober 2026.

Selain persoalan peralihan konsumsi, Mekeng menyoroti potensi pembelian BBM dalam jumlah besar oleh konsumen dari luar wilayah. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memperkuat pengawasan distribusi supaya pasokan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat setempat tidak terganggu.

Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Jadi Perhatian

Menurut Mekeng, perbedaan harga Pertamax dan Pertalite perlu diantisipasi agar tidak mendorong peralihan konsumsi secara berlebihan. Jika penggunaan Pertalite tidak dibatasi dengan kriteria yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi dan mengganggu kebutuhan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Ia kembali menegaskan pentingnya pembatasan kendaraan berdasarkan kapasitas mesin, terutama untuk mencegah mobil mewah menggunakan Pertalite.

“Kalau yang sudah mulai CC di atas, apalagi mobil-mobil mewah, itu mereka enggak boleh masuk ke Pertalite. Itu yang harus kita minta pada kebijakan itu,” ujarnya.

Mekeng berharap kebijakan pembatasan pengguna Pertalite dapat memperjelas sasaran penerima subsidi sekaligus menjaga ketersediaan BBM di Bali. Pengaturan yang lebih tegas juga diharapkan dapat mengendalikan distribusi, menekan antrean di SPBU, dan memastikan BBM bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat.