RAPBD DKI Jakarta 2027 Tembus Rp82,89 Triliun, MRT hingga Pendidikan Jadi Perhatian

fin.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp82,89 triliun. Nilai tersebut naik 4,18 persen dibandingkan anggaran pada tahun sebelumnya.

Dari total rencana belanja daerah sebesar Rp75,04 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp31 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rp20,04 triliun bagi sektor pendidikan.

Prioritas penggunaan anggaran itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, ketika membacakan pidato Gubernur Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Agenda tersebut membahas penyampaian penjelasan gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam pemaparannya, Rano menyebut porsi anggaran pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur berada di angka 41,43 persen.

Besaran kedua anggaran tersebut telah melampaui batas minimal belanja wajib atau mandatory spending yang ditetapkan dalam penyusunan APBD.

“Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” ucap Rano.

Pelayanan Dasar hingga Penanganan Stunting Masuk Prioritas

Selain pendidikan dan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta turut memfokuskan belanja daerah pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Salah satu upayanya adalah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menaruh perhatian pada upaya menekan angka stunting. Program yang disiapkan mencakup pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan pemenuhan gizi, serta penyediaan peralatan medis untuk menunjang pelayanan di fasilitas kesehatan.

Pemprov DKI juga merancang sejumlah kebijakan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memberikan subsidi layanan publik, memperkuat bantuan sosial, dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi Jakarta.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan belanja daerah yang dirancang untuk menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ibu kota.

Pendapatan Daerah Ditargetkan Naik Menjadi Rp72,62 Triliun

Untuk menopang rencana belanja dan pelaksanaan program prioritas, Pemprov DKI Jakarta menetapkan target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp72,62 triliun.

Target tersebut meningkat 4,70 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp69,36 triliun.

Sumber pendapatan daerah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp58,58 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp11,16 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp2,88 triliun.