Cak Imin Warning! Anggaran Pemberdayaan Jangan Dipangkas

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi arah baru pembangunan nasional. Pemerintah diminta tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga membekali masyarakat agar mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan penghasilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045, Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Cak Imin, paradigma pembangunan perlu diubah agar masyarakat, khususnya kelompok miskin, tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kesempatan sekaligus kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan.

“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan harus menjadi pemberdayaan masyarakat,” kata Cak Imin.

Ia menjelaskan, upaya menekan angka kemiskinan perlu dijalankan melalui tiga strategi utama. Pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat melalui jaminan sosial, jaminan kesehatan, akses pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan infrastruktur dan transportasi.

Kedua, memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan. Ketiga, mengurangi hingga menghapus wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan melalui program yang tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,9 juta jiwa atau 8,07 persen dari total populasi. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan menjadi maksimal 5 persen pada 2029.

“Bansos sementara, berdaya selamanya,” kata Cak Imin, menegaskan filosofi pemberdayaan yang ingin diwujudkan pemerintah.

Cak Imin menilai, anggaran pemberdayaan masyarakat harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran pemerintah. Program yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Karena itu, ia mengingatkan agar anggaran pemberdayaan tidak menjadi sasaran pemangkasan saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Sebaliknya, program pemberdayaan yang terbukti berhasil dinilai berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Data dan Kolaborasi Jadi Kunci

Untuk mempercepat pencapaian target, Cak Imin meminta seluruh kementerian dan lembaga menyelaraskan program pemberdayaan dengan standar serta basis data yang sama, terutama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara serentak dan lebih efektif.

Pemerintah, lanjutnya, perlu mengidentifikasi program-program yang telah terbukti berhasil untuk kemudian diperluas dan diperkuat melalui penganggaran pada periode berikutnya.

Cak Imin menegaskan, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.