Menko PM Sentil Kemenkeu: Jangan Pelit Soal Anggaran Pemberdayaan Masyarakat!

fin.co.id - Anggaran pemberdayaan masyarakat dinilai perlu mendapat porsi lebih besar agar masyarakat miskin tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat dukungan anggaran untuk program yang mendorong masyarakat menjadi mandiri.

Muhaimin meyakini investasi pada pemberdayaan dapat menekan kebutuhan anggaran bantuan sosial dalam jangka panjang. Ia bahkan memperkirakan kebutuhan APBN untuk bansos bisa berkurang dalam lima tahun jika pemerintah konsisten menjalankan pendekatan tersebut.

"Dengan orientasi pemberdayaan ini. Lima tahun saya jamin APBN kita akan mengurangi jumlah bantuan sosial," kata Muhaimin.

Pernyataan itu disampaikan dalam dialog nasional pemberdayaan bertajuk "Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045", di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Muhaimin Minta Anggaran Pemberdayaan Tak Ikut Dipangkas

Muhaimin menegaskan, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk program pemberdayaan. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan investasi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial.

"Jangan pelit-pelit soal anggaran pemberdayaan, mengeluarkan dana untuk pemberdayaan. Itu investasi yang akan mengurangi jumlah anggaran untuk bantuan sosial," katanya.

Ia juga meminta agar anggaran pemberdayaan tidak menjadi sasaran pemangkasan ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Muhaimin menilai program pemberdayaan justru berpotensi meningkatkan pendapatan negara pada periode anggaran berikutnya.

"Ketika ada efisiensi anggaran, janganlah mengurangi anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu justru yang akan menambah pendapatan negara di periode anggaran berikutnya," kata Muhaimin Iskandar.

Pemerintah Sinkronkan Pemberdayaan dengan Bantuan Sosial

Untuk mendorong kemandirian masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya. Langkah tersebut bertujuan menyinkronkan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial.

Muhaimin berharap upaya tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan sehingga mereka mampu lepas dari ketergantungan pada bansos.

"Kita akan terus mendorong dan mewujudkan jaminan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan lepas dari bantuan sosial. Tagline yang terus kita kenakan, bansos sementara, berdaya selamanya," kata Muhaimin.

Dialog nasional tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.