Azerbaijan Mayoritas Muslim, Tapi Larang Jilbab di Sekolah Demi Prinsip Sekularisme

fin.co.id - Pemerintah Azerbaijan menuai gelombang protes setelah menerapkan aturan berpakaian di sekolah yang dinilai membatasi penggunaan hijab bagi siswa dan tenaga pengajar Muslim.

Kebijakan tersebut memicu penolakan di berbagai sekolah, bahkan sejumlah siswa dilaporkan memboikot kegiatan belajar-mengajar sebagai bentuk perlawanan.

Dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 15 Oktober 2026, perubahan aturan yang disetujui pemerintah pada bulan sebelumnya tidak secara eksplisit menyebut larangan hijab. Namun, ketentuan tersebut melarang penggunaan pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme di lingkungan sekolah.

Dampaknya mulai dirasakan setelah sejumlah sekolah melarang siswa dan guru mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena persoalan pakaian yang dikenakan.

Seorang guru bernama Zahra Hasanova mengaku mendapat pemberitahuan bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab saat mengajar di sekolah.

"Sejujurnya, saya merasa agak emosional. Saya merasa terluka," ujarnya kepada Al Jazeera.

Ia menegaskan bahwa penggunaan hijab merupakan keputusan pribadi yang semestinya berada di tangan masing-masing individu.

"[Hijab] adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari nanti saya ingin melepasnya, itu pun seharusnya menjadi pilihan saya sendiri."

Aturan Berpakaian Atas Nama Sekularisme

Kantor berita Azerbaijan Press Agency (APA) menjelaskan bahwa perubahan aturan seragam bagi siswa di lembaga pendidikan umum negeri bertujuan menyeragamkan pakaian sekolah agar sesuai dengan prinsip sekuler yang dianut negara tersebut.

Azerbaijan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sekitar 96 persen populasinya beragama Islam. Meski demikian, konstitusi Azerbaijan menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Menurut APA, pakaian yang merepresentasikan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral masyarakat Azerbaijan masih dapat digunakan dalam acara perayaan tertentu. Namun, penggunaannya harus memperoleh persetujuan Dewan Pedagogis yang berada di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.

Pemerintah menilai ketentuan berpakaian tersebut diperlukan untuk menjaga standar profesional tenaga pengajar sekaligus mendukung reputasi sekolah di mata masyarakat.

Namun, penerapan aturan itu justru menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebijakan sekularisme negara dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agama.

Siswa Boikot Kelas, Video Guru Berhijab Viral

Penolakan terhadap kebijakan tersebut meluas melalui demonstrasi dan kampanye di media sosial. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis setelah tenaga pengajar tersebut dilarang memasuki sekolah.

Media lokal juga melaporkan bahwa siswa di sedikitnya dua sekolah melakukan boikot kelas untuk memprotes pembatasan penggunaan hijab.

Penolakan turut disuarakan dari balik penjara oleh jurnalis Polad Aslanov. Ia tengah menjalani hukuman penjara selama 13 tahun setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020.

Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan baru tersebut, Aslanov dilaporkan melakukan mogok makan.

"Meski berada di dalam penjara, saya menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang bisa saya lakukan, yaitu mogok makan!"

Pernyataan itu disampaikan melalui pesan yang diunggah di Facebook oleh istrinya, Gulmira Aslanova.

Sementara itu, laporan mengenai dugaan pemadaman internet di Azerbaijan belum mendapatkan konfirmasi dari lembaga pemantau, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

Protes Meluas hingga Turki

Kontroversi aturan hijab di Azerbaijan turut memicu reaksi di negara tetangganya, Turki. Kampanye di media sosial dan aksi demonstrasi memperlihatkan bahwa persoalan tersebut telah melampaui perdebatan domestik Azerbaijan.

Sebagian pihak membandingkan situasi saat ini dengan peristiwa yang dikenal sebagai "kudeta pascamodern" di Turki pada 1997. Pada periode tersebut, perempuan berjilbab menghadapi pembatasan untuk mengikuti perkuliahan di universitas. Sejumlah perempuan juga diberhentikan dari pekerjaan sebagai pegawai negeri atau dipaksa mengundurkan diri.

Pekan lalu, para demonstran berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul. Mereka memprotes pembatasan yang berdampak terhadap perempuan Muslim dan mendesak pemerintah di Baku agar meninjau kembali kebijakan tersebut.

Aksi itu kemudian mendapat tanggapan tersirat dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev mengingatkan pihak lain agar tidak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

"mencampuri gaya hidup kami," demikian peringatan Aliyev, tanpa secara langsung menyebut Turki.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Turki selama ini merupakan salah satu sekutu dekat Azerbaijan.

Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi terhadap komentar Aliyev. Namun, Presiden Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyinggung persoalan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September.

Erdogan menyoroti meningkatnya diskriminasi yang dihadapi perempuan Muslim. Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian di tengah polemik pembatasan hijab yang kini memicu perdebatan di Azerbaijan. *