Kopdes Merah Putih Jadi Jalur Bantuan Subsidi, Menko Pangan Targetkan Nol Kebocoran

fin.co.id - Kebocoran penyaluran bantuan pemerintah menjadi salah satu persoalan yang ingin ditekan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan berharap Kopdes Merah Putih menjadi jalur distribusi bantuan bersubsidi yang lebih tepat sasaran sehingga masyarakat bisa memperoleh barang sesuai ketentuan harga.

“Kita berharap nanti bocornya nol,” kata Zulkifli Hasan di sela meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Zulkifli, keberadaan koperasi di setiap desa diharapkan mampu memperpendek rantai pasok yang selama ini memengaruhi harga barang bersubsidi.

Ia mencontohkan harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang dapat mencapai Rp23.000 per tabung, sementara harga yang disebutnya dapat dijangkau masyarakat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabung.

“Kenapa mahal? Panjang rantai pasoknya. Maka di sini tiap desa kan ada koperasi,” ujarnya.

Koperasi Salurkan Beragam Bantuan Pemerintah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyalurkan sejumlah program pemerintah. Layanannya mencakup bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk membangun koperasi beserta sarana pendukungnya, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp3 miliar per unit. Dana tersebut mencakup pembangunan gedung, satu truk, satu mobil pikap, dua kendaraan roda tiga, serta perlengkapan operasional lainnya.

Dalam tata kelolanya, kepala desa bertindak sebagai dewan pengawas, sedangkan warga memilih ketua koperasi. Pengelolaan operasional juga mendapat bantuan seorang manajer selama dua tahun.

Pemerintah turut melibatkan berbagai pihak untuk memeriksa kesiapan koperasi sebelum beroperasi. Zulkifli mengatakan pemerintah telah mengirimkan surat kepada panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar membantu memeriksa kesiapan tersebut, termasuk ketersediaan pupuk dan gas bersubsidi.

Jadi Pembeli Hasil Produksi, Program Masih Perlu Penyempurnaan

Selain menyalurkan bantuan, koperasi desa dirancang menjadi pembeli hasil produksi masyarakat atau off-taker. Zulkifli menjelaskan, koperasi akan membeli gabah petani apabila harga pasar berada di bawah harga yang ditentukan pemerintah. Skema serupa juga direncanakan untuk hasil tangkapan nelayan yang tidak terserap pasar.

Meski demikian, Zulkifli mengakui pelaksanaan program yang direncanakan dibangun secara luas itu masih memerlukan penyempurnaan. Masyarakat perlu membiasakan diri menggunakan layanan koperasi, sementara para pengelola perlu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha.

“Tidak semua besok langsung bagus semua. Ada proses membiasakan warga, melatih koperasi jadi entrepreneur itu perlu waktu,” katanya.