Maruli Simanjuntak: Badan Pengelola Perbatasan Bakal Berada Langsung di Bawah Presiden

fin.co.id - Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, menyatakan bahwa badan tersebut nantinya akan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan berada di bawah institusi TNI.

“Independen. Di bawah Presiden,” kata Maruli di Istana Kepresidenan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengembangan lembaga ini diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil.

Maruli menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki lembaga yang bertugas mengurus kawasan perbatasan. Namun, fungsi lembaga tersebut akan diperluas agar cakupan kerjanya tidak terbatas pada persoalan batas wilayah, tetapi juga menyentuh aspek pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

“Jadi, ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pengerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah perbatasan,” jelas Maruli.

Ia menilai, perluasan tugas tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap warga yang bermukim di kawasan perbatasan maupun daerah terpencil. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan dukungan yang lebih terarah agar kondisi kehidupannya semakin baik.

Maruli juga menyebut bahwa penguatan peran badan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan sejumlah kementerian. Skema ini memungkinkan berbagai program pembangunan dijalankan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran lembaga pengelola perbatasan.

“Kita bisa membantu mengoordinasikan ke Kementerian Desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah,” ujar dia.

Selain melibatkan kementerian terkait, Maruli melihat keberadaan personel TNI di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu unsur pendukung pelaksanaan program pembangunan. Ia mencontohkan satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bertugas di berbagai wilayah perbatasan serta kawasan pesisir.

Menurut Maruli, personel yang telah berada di wilayah tersebut berpotensi membantu memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Meski fokus lembaga diperluas hingga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, Maruli menegaskan bahwa penataan dan pengelolaan batas wilayah tetap menjadi agenda penting. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Ia mengungkapkan, masih ada sejumlah titik perbatasan yang membutuhkan kepastian lebih lanjut. Penyelesaiannya memerlukan pembahasan serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kalau mengelola perbatasan, batasnya mungkin ada sedikit peningkatan perekonomian masyarakat. Sekarang mungkin bisa lebih banyak untuk meningkatkan masyarakat ini,” tuturnya.