Mendagri Soroti Belanja Pemulihan Pascabencana, Ada Daerah Baru Gunakan Kurang dari 10 Persen Anggaran

fin.co.id – Realisasi anggaran pemulihan pascabencana di sejumlah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Hingga pertengahan Oktober 2026, ada pemerintah daerah yang baru menggunakan kurang dari 10 persen dana bantuan, meskipun daerah lainnya sudah merealisasikan hingga 60 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut mempercepat penggunaan anggaran agar penanganan dampak bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa berjalan lebih optimal.

"Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tetapi ada juga yang masih di bawah 10 persen, padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan," kata Tito, Kamis, 15 Oktober 2026.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan daring bersama kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah pusat juga akan memberikan pendampingan agar anggaran yang telah diterima segera dimanfaatkan untuk program pemulihan.

"Nah, dengan adanya zoom meeting ini, saya berharap teman-teman kepala daerah terpancing, sambil kami juga melakukan pendampingan turun, supaya mereka gunakan uangnya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat," ujar dia.

Dukungan Anggaran Pusat Sudah Disalurkan Bertahap

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan keuangan kepada daerah terdampak melalui beberapa tahap. Saat masa tanggap darurat, Presiden memberikan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk setiap pemerintah provinsi. Total bantuan pada tahap tersebut mencapai sekitar Rp268 miliar untuk tiga provinsi.

Pada Februari, pemerintah kembali menyalurkan tambahan keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi beserta kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Bantuan itu juga mencakup daerah yang tidak terdampak secara langsung.

Berikutnya, pada Agustus, pemerintah menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,9 triliun kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Tito menegaskan bahwa pemulihan pascabencana memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sama-sama menerima dukungan anggaran sehingga perlu menjalankan program pemulihan secara bersamaan.

"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," kata dia.

Pemulihan RSUD dan Puskesmas Terus Berjalan

Di sektor kesehatan, Tito menyampaikan bahwa pemulihan fasilitas di tiga provinsi tersebut menunjukkan kemajuan. Hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak telah kembali beroperasi, begitu pula seluruh puskesmas terdampak.

Meski demikian, enam puskesmas pembantu masih menjalani proses pemulihan. Kemajuan di sektor kesehatan tersebut diharapkan turut mendorong pemerintah daerah mempercepat program pemulihan di sektor lainnya dengan memanfaatkan anggaran secara optimal.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Percepatan realisasi belanja daerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target tersebut.