Soal Evaluasi Kinerja Bahlil, Legislator Golkar Minta Mengacu pada Target dan Pencapaian

fin.co.id – Program B50, percepatan proyek Blok Masela, penataan puluhan ribu sumur minyak masyarakat, hingga elektrifikasi desa menjadi sejumlah hal yang diminta legislator Golkar, Yulisman dalam penilaian terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai, evaluasi terhadap kinerja menteri harus mengacu pada indikator yang terukur, data yang dapat diuji, serta hasil kebijakan yang telah berjalan. Karena itu, ia meminta hasil survei mengenai kinerja Bahlil dicermati secara proporsional dan tidak langsung dijadikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja sektor ESDM.

“Atas dasar apa kinerja Pak Bahlil disebut buruk? Kalau yang mau dinilai adalah kinerja, mari bicara dengan indikator kinerja. Buka targetnya, buka realisasinya, lihat kebijakan yang sudah diambil dan ukur dampaknya. Jangan kemudian persepsi dijadikan kesimpulan seolah-olah menggambarkan seluruh kinerja Menteri ESDM. Kinerja pemerintahan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan kesan,” kata Yulisman.

Sebelumnya, lembaga riset dan think tank independen Center of Economic and Law Studies (Celios) menobatkan Bahlil sebagai Menteri dengan kinerja terburuk.

Golkar Soroti B50, Blok Masela, dan Penataan Sumur Rakyat

Yulisman menilai pekerjaan di sektor ESDM memiliki cakupan luas, mulai dari ketahanan energi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, hingga hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, kompleksitas tersebut membuat evaluasi kinerja tidak tepat jika hanya bertumpu pada satu kesimpulan negatif.

Ia kemudian memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya perlu menjadi bagian dari penilaian. Di antaranya, implementasi B50 untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar, percepatan proyek Blok Masela dengan nilai investasi sekitar US$20,94 miliar, penataan 45.095 sumur minyak masyarakat, optimalisasi potensi migas domestik, serta kelanjutan hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Yulisman, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Ia juga menyoroti pembenahan sumur rakyat dan pertambangan rakyat yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Jangan seolah-olah tidak ada yang dikerjakan. B50 itu nyata, Masela nyata, penataan puluhan ribu sumur rakyat nyata, hilirisasi nyata. Bahkan persoalan yang selama bertahun-tahun sulit disentuh, seperti sumur rakyat dan pertambangan rakyat, sekarang mulai dibenahi. Koperasi dan UMKM diberikan ruang, pengusaha daerah juga didorong masuk ke rantai usaha pertambangan. Kalau fakta-fakta seperti ini tidak masuk dalam penilaian, tentu wajar kalau kita mempertanyakan kesimpulannya,” tegasnya.

Listrik Desa hingga Ketahanan Energi Jadi Tolok Ukur

Selain kebijakan migas dan hilirisasi, Yulisman menyoroti program Listrik Desa (Lisdes) yang ditargetkan menuntaskan elektrifikasi seluruh desa hingga 2029. Ia memandang penyediaan listrik bagi desa dan dusun yang belum teraliri listrik sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dampak program tersebut perlu diperhitungkan karena listrik berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan warga, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jangan menilai sektor ESDM hanya dari ruang diskusi di Jakarta. Datang ke daerah-daerah yang selama ini belum berlistrik. Bagi mereka, satu desa mendapatkan listrik jauh lebih berarti daripada perdebatan mengenai angka survei. Karena listrik menyangkut pendidikan, kesehatan, UMKM dan masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya.