Karhutla Hampir Empat Bulan, DPR Desak Pemerintah Siapkan Kamp Oksigen bagi Warga Rentan

fin.co.id - Hampir empat bulan hidup di tengah kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat keselamatan masyarakat terdampak menjadi perhatian serius DPR RI. Pemerintah didesak mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menyediakan tempat perlindungan khusus bagi warga yang rentan mengalami gangguan pernapasan, terutama anak-anak dan lanjut usia.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta pemerintah bergerak lebih cepat untuk mengatasi dampak karhutla. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus menghirup asap tanpa mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan, penanganan dampak karhutla harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu memastikan warga memperoleh masker, akses oksigen, serta layanan kesehatan yang memadai untuk menghadapi risiko paparan asap.

DPR Usulkan Kamp Oksigen untuk Anak-anak dan Lansia

Daniel Johan mengusulkan pemerintah menyediakan tempat khusus bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau tidak lagi mampu bertahan di tengah paparan asap karhutla. Tempat perlindungan sementara itu dapat membantu warga rentan menjauh dari lingkungan yang tercemar asap.

Ia secara khusus menyoroti kondisi anak-anak dan lanjut usia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan kamp oksigen sebagai fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih intensif.

“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.

Selain penanganan terhadap warga terdampak, Daniel menekankan pentingnya pemulihan ekosistem gambut untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran berulang. Dalam hal ini, ia menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Daniel berharap badan yang baru dilantik tersebut segera menjalankan tugasnya, terutama dalam memperbaiki kondisi ekosistem gambut yang rusak dan memulihkan lahan yang mengalami kekeringan.

BPGMN Diminta Fokus Memulihkan Gambut dan Melibatkan Masyarakat

Daniel menyampaikan tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Pertama, memperbaiki kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan. Ketiga, melibatkan masyarakat di sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Ia menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sedangkan hampir 60 persen lahan gambut juga berada dalam kondisi rusak. Daniel turut menyoroti lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman.

Kondisi tersebut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti melalui pendataan dan pemulihan secara terukur. Dengan demikian, pekerjaan BPGMN tidak hanya berfokus pada perbaikan lahan, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan gambut.

Lebih lanjut, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara menuntut tanggung jawab lebih besar dari berbagai pihak. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab sesuai peran dan ketentuan yang berlaku dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran.