Politik

Dasco Sebut Banyak Fraksi DPR Ingin Bahas Permasalahan Wapres Gibran

Dasco menyebut anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait Wapres Gibran melalui mekanisme resmi setelah masa reses berakhir.

Dasco Sebut Banyak Fraksi DPR Ingin Bahas Permasalahan Wapres Gibran
Dasco sebut anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait Wapres Gibran.

fin.co.id - Pembahasan mengenai persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian anggota DPR dari berbagai fraksi. Sejumlah anggota ingin menyampaikan aspirasi secara resmi melalui mekanisme parlemen, tetapi pembahasannya masih menunggu dimulainya masa sidang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, keinginan menyampaikan aspirasi tersebut datang dari anggota DPR lintas fraksi maupun berbagai organisasi masyarakat. Mereka menghendaki agar persoalan Wapres dibahas melalui prosedur yang berlaku di DPR.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

DPR Masih Menunggu Masa Sidang

Dasco menjelaskan, DPR RI baru akan kembali membuka masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Sementara itu, di awal pekan ini para anggota DPR masih menjalani masa reses dengan melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

Situasi tersebut membuat pembahasan resmi mengenai persoalan Wapres belum berjalan. Pimpinan DPR RI juga belum menggelar rapat, termasuk rapat Badan Musyawarah bersama fraksi-fraksi.

Di samping menunggu dimulainya masa sidang, Dasco menyebut dirinya masih menantikan putusan lengkap Mahkamah Agung terkait Wakil Presiden.

"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata dia.

Aspirasi Lintas Fraksi Masih Dibahas Informal

Dasco mengatakan, perkembangan lebih lanjut akan menunggu dinamika setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Menurutnya, proses pembahasan lainnya juga baru dapat berjalan ketika masa sidang telah dimulai.

Ia menegaskan, setiap proses perlu mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan dan tata tertib DPR. Karena itu, penyampaian aspirasi yang menghendaki pembahasan resmi harus dilakukan melalui forum parlemen sesuai ketentuan.

"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan, mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," katanya.

Berita Terkait