Nasib PPPK Paruh Waktu DKI Jakarta Belum Jelas, Pramono Anung Buka Suara

fin.co.id - Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih harus menunggu kepastian terkait rencana pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, pihaknya belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan tersebut. Pemprov DKI masih akan melakukan kajian sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Untuk PPPK, nanti kami kaji, ya, karena belum, keputusannya tentunya kami masih menunggu secara final," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Pramono juga belum bersedia mengungkapkan berapa banyak pegawai yang berpeluang mendapatkan perubahan status tersebut. Begitu pula dengan jenis profesi yang nantinya masuk dalam kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah memutuskan untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar satu profesi tertentu, tetapi berlaku lintas profesi. Pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (6 November 2026).

Pertemuan itu sekaligus menjadi forum untuk memfinalisasi kesepakatan pemerintah dan DPR yang sebelumnya dibahas pada Agustus 2026.

Awalnya, pembahasan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 hanya mencakup tenaga guru. Namun, setelah dilakukan pembahasan lanjutan, cakupan kebijakan tersebut diperluas ke berbagai bidang pekerjaan.

Selain guru, pengangkatan juga akan mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dengan keputusan tersebut, peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu terbuka bagi lebih banyak kelompok profesi. Meski demikian, untuk pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kepastian pelaksanaannya masih menunggu hasil kajian dan keputusan final dari pemerintah daerah. *