Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Amar dan Pertimbangan Hukum Beda Arah!

fin.co.id - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mempertanyakan pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai tidak sejalan dengan amar putusan.

Persoalan yang menjadi perhatian Hotman adalah amar putusan MK yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Namun, dalam bagian pertimbangan hukum, MK justru dinilai turut mengulas substansi mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Hotman mengangkat persoalan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial.

Dalam pernyataannya, dia secara khusus meminta pandangan para sarjana hukum, terutama profesor dan pakar hukum tata usaha negara (TUN) serta hukum acara.

Dia ingin mengetahui apakah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pengadilan ketika menangani perkara serupa.

Hotman tidak mempersoalkan sifat putusan MK yang final dan mengikat. Namun, dia mempertanyakan alasan majelis hakim membahas substansi persoalan ijazah Gibran ketika amar putusannya justru menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

"Kenapa di satu pihak MK menyatakan tidak berwenang mengadili, tapi di dalam pertimbangan hukumnya mengadili substansi, membuat pertimbangan hukum yang seolah-olah isinya memutus perkara?" ujar Hotman, Rabu 11 November 2026.

Dia kemudian membandingkan amar putusan dengan uraian pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Menurut Hotman, amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak secara langsung memberikan kesimpulan mengenai status ijazah Gibran.

Sementara itu, dalam pertimbangan hukumnya, MK disebut menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.

Hotman menilai, apabila suatu pengadilan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara, seharusnya pengadilan tidak masuk lebih jauh untuk menilai keberadaan, keabsahan, maupun status bukti yang dipersoalkan.

Atas dasar itu, dia kembali mempertanyakan apakah pola pertimbangan hukum seperti dalam putusan MK tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk perkara lainnya.

"Kalau amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili, tapi dalam pertimbangan mengadili substansi, apakah putusan seperti ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk putusan-putusan lain?" katanya.

Hotman juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan penggunaan putusan MK sebagai acuan dalam proses hukum lain, termasuk perkara kasasi tata usaha negara (TUN) yang berkaitan dengan ijazah Gibran.