UGM Tolak Aparat Masuk Kampus! Protes Penggunaan Gas Air Mata pada Massa Aksi

fin.co.id - Kebebasan menyampaikan kritik dan pendapat harus tetap terlindungi, termasuk ketika mahasiswa menggelar aksi demonstrasi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak menerima segala bentuk kekerasan aparat terhadap massa aksi, terlebih jika penindakan menggunakan gas air mata maupun kendaraan taktis (rantis) menjangkau kawasan kampus.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dalam jumpa pers di UGM Yogyakarta, Rabu, 11 November 2026.

Ia menegaskan aparat keamanan tidak seharusnya memasuki wilayah universitas untuk melakukan tindakan kekerasan saat membubarkan massa.

"Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya," kata Wening.

UGM Soroti Informasi Rantis Masuk Kawasan Kampus

Terkait peristiwa penghalauan massa aksi pada 10 November, Wening menyebut informasi mengenai kendaraan taktis yang masuk ke kawasan UGM masih simpang siur.

Meski demikian, ia menegaskan kampus memiliki batasan yang harus dihormati semua pihak, terutama karena kawasan tersebut menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan akademik.

Menurut Wening, universitas harus menjadi ruang yang nyaman untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Kampus juga harus menjamin lingkungan yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Ia menekankan, ketika tindakan aparat sudah menjangkau area vital tempat berlangsungnya aktivitas akademik, UGM menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

"Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak," katanya.

Namun, penolakan UGM terhadap kekerasan tidak hanya berlaku untuk tindakan yang berlangsung di dalam lingkungan universitas. Wening menegaskan, kekerasan terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapat harus dicegah, baik di dalam maupun di luar kampus.

Ia menjelaskan, institusi pendidikan mengajarkan nilai-nilai antikekerasan. Karena itu, UGM menolak siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan, tanpa membedakan asal institusi atau lembaganya.

"Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak," katanya.

UGM Minta Kritik Mahasiswa Tidak Dihadapi dengan Kekerasan

Wening juga menegaskan bahwa mahasiswa harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang semestinya mendapat tempat, bukan justru dihadapi dengan kekerasan.