Politik . 15/11/2026, 22:09 WIB

Golkar Dorong Evaluasi Total Sistem Pemilu, Pendanaan Parpol Ikut Disorot

Penulis : Esnoe Faqih Wardhana  |  Editor : Esnoe Faqih Wardhana

fin.co.id - Besarnya anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp71,3 triliun menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam pembenahan sistem demokrasi elektoral Indonesia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu tidak hanya berfokus pada aturan teknis, tetapi juga mengevaluasi tata kelola partai politik, kelembagaan penyelenggara, pendanaan, hingga keterlibatan masyarakat.

Agun menilai persiapan regulasi untuk Pemilu 2029 harus menjadi kesempatan memperbaiki berbagai persoalan mendasar dalam sistem demokrasi. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah belum optimalnya fungsi partai politik, terutama dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Menurut Agun, orientasi sejumlah partai masih lebih banyak tertuju pada kemenangan kontestasi dan perolehan kursi. Padahal, partai politik juga memiliki fungsi kelembagaan yang perlu dijalankan secara maksimal.

Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Perlu Dibenahi

Agun menyoroti pola perekrutan politik yang dinilainya belum berjalan efektif. Ia melihat proses tersebut cenderung mempertimbangkan hasil survei, kekuatan finansial, serta akses terhadap jaringan kekuasaan.

“Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan,” ujar Agun, dikutip Minggu, 15 November 2026.

Untuk memperkuat kelembagaan partai, Agun mendorong penerapan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta kalangan akademisi menyusun kajian mengenai mekanisme pendanaan partai politik yang proporsional dan terukur.

Kajian tersebut, menurutnya, perlu mencakup sistem pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, pembiayaan partai politik dapat menjadi bagian dari pembenahan fungsi kelembagaan, bukan sekadar persoalan besaran bantuan dana.

Agun Soroti Perbandingan Anggaran Pemilu dan Bantuan Parpol

Persoalan pendanaan partai juga dikaitkan Agun dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu. Ia mengungkapkan, Pemilu 2024 menghabiskan anggaran hingga Rp71,3 triliun.

Besaran tersebut, menurut Agun, perlu dikaji dan dibandingkan dengan dukungan pembiayaan yang diberikan negara kepada partai politik. Karena itu, ia memandang penelitian akademis diperlukan untuk melihat perbandingan alokasi anggaran tersebut secara lebih terukur.

Usul Kewajiban Memilih Masuk Kajian RUU Pemilu

Selain pembenahan partai politik dan pendanaan, Agun menilai evaluasi sistem pemilu harus menyentuh integritas penyelenggara serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politik.

Ia bahkan mengusulkan agar kewajiban menggunakan hak pilih dipertimbangkan sebagai salah satu materi dalam pembahasan RUU Pemilu. Agun mencontohkan penerapan aturan di Australia yang memberikan denda kepada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com