Politik . 16/11/2026, 18:14 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Pemeriksaan dokumen dan keabsahan calon menjadi salah satu tahapan penting dalam pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI meminta proses verifikasi berlangsung cermat, agar hasil pemilihan tidak menyisakan persoalan hukum maupun gugatan setelah calon terpilih.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring menegaskan, seluruh tahapan pemilihan harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan konstitusi. Ia mengingatkan MPR agar tidak mengabaikan pemeriksaan persyaratan calon, termasuk kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung.
Pernyataan tersebut disampaikan Tifatul setelah mengikuti Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Pertemuan itu membahas tahapan pemilihan wakil presiden pengganti setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Tifatul menjelaskan, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang akan memeriksa keabsahan dokumen dan pemenuhan seluruh persyaratan calon. Pemeriksaan mencakup ijazah, kelengkapan administrasi, hingga kondisi kesehatan.
Menurutnya, ketelitian dalam tahap verifikasi diperlukan agar keabsahan calon tidak kembali menjadi persoalan setelah pemilihan selesai. Ia tidak ingin muncul gugatan akibat dokumen atau persyaratan pencalonan yang ternyata bermasalah.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.
Fraksi PKS mendapatkan masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc. Kedua tim tersebut sama-sama beranggotakan 36 orang. Tifatul mengatakan, penentuan perwakilan PKS untuk mengisi posisi tersebut masih akan dibahas secara internal.
Berbeda dengan tim verifikasi yang memeriksa persyaratan calon, tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan serta menyiapkan ketetapan terkait wakil presiden terpilih.
Tifatul juga menjelaskan pembagian kewenangan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia meminta setiap tahapan berlangsung tertib dengan mengutamakan kepastian hukum dan ketelitian administrasi. Pemeriksaan calon sejak awal dinilai penting agar tidak muncul persoalan baru setelah proses pemilihan selesai.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkas Tifatul.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media