Kemensos Pastikan Tidak Akan Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Kemensos memastikan Sekolah Rakyat tidak dibangun di hutan kota UI. Lahan di sisi Jakarta masih menunggu verifikasi dan pengecekan.
fin.co.id - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Universitas Indonesia (UI) masih harus melewati pemeriksaan lokasi dan verifikasi administrasi sebelum ditetapkan. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proyek tersebut tidak akan menggunakan kawasan hutan kota UI, melainkan lahan yang berimpitan dengan area itu, di sisi wilayah DKI Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya. Ia juga memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata dia kepada pewarta di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Saifullah menjelaskan, rencana pencarian lahan bermula dari kebutuhan Kemensos untuk membangun Sekolah Rakyat bagi warga DKI Jakarta. Pihaknya kemudian meminta bantuan UI untuk mencari lokasi dengan luas sekitar delapan hektare yang dapat menampung lebih dari 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dalam proses pencarian tersebut, UI sempat menawarkan lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang. Masing-masing lokasi memiliki luas 1,5 hektare, tetapi Kemensos menilai kedua lahan itu belum mencukupi kebutuhan pembangunan dengan kapasitas siswa yang direncanakan.
UI kemudian menawarkan pilihan lain di area kampus utama. Lokasi tersebut berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berbatasan langsung atau berimpitan dengan kawasan hutan kota.
Namun, Saifullah menegaskan bahwa tawaran lahan itu belum menjadi kesepakatan final. Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan langsung serta memverifikasi kesesuaian administrasinya sebelum masuk ke tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pembangunan Sekolah Rakyat Harus Penuhi Ketentuan
Selain memastikan lokasi tidak berada di kawasan hutan kota, Kemensos juga harus memenuhi sejumlah persyaratan pembangunan. Saifullah menyebut ketentuan tersebut mencakup analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bahwa lahan bebas dari kawasan rawan bencana, serta kesesuaian dengan aturan tata ruang.
Proses pemenuhan persyaratan itu membutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun. Karena itu, penentuan lokasi harus melalui tahapan pemeriksaan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
Saifullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memberikan dukungan terhadap rencana tersebut, dengan syarat seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Berbagai kritik dan masukan publik mengenai rencana pemanfaatan lahan di sekitar UI juga mendapat perhatian Kemensos. Saifullah mengapresiasi masukan tersebut dan menyatakan akan menjadikannya bahan diskusi dalam proses verifikasi lapangan.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," kata dia.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1-4, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).