Pembahasan RUU Penyadapan Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Rampung 2026
Komisi III DPR menargetkan RUU Penyadapan rampung pada 2026, menyusul berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
fin.co.id - Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan selesai pada 2026. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang berkembang belakangan ini menjadi salah satu alasan DPR memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan pihaknya akan mengejar penyelesaian RUU tersebut agar rampung sebelum tahun ini berakhir.
"Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Hinca, Komisi III sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya. Namun, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal turut menjadi pertimbangan untuk memprioritaskan RUU Penyadapan.
Empat rancangan undang-undang yang telah masuk dalam agenda pembahasan tersebut mencakup RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Untuk mematangkan penyusunannya, Komisi III DPR telah menjalankan sejumlah kegiatan. Langkah tersebut meliputi diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, hingga konsultasi publik.
Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara pada periode DPR sebelumnya. Kunjungan ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan itu bertujuan mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan di negara-negara tersebut.
Selain itu, Komisi III telah meminta masukan dari sejumlah pihak terkait materi RUU Penyadapan. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada 16 November 2026.
"Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan," ujarnya.
RUU Penyadapan Menunggu Pembahasan Perampasan Aset
Meski menargetkan penyelesaian RUU Penyadapan pada 2026, Komisi III saat ini masih merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Hinca menyebut pembahasan RUU Penyadapan akan dimulai setelah proses legislasi tersebut selesai.
Ia menilai penyelesaian RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat akan membuka jalan bagi Komisi III untuk segera membahas rancangan aturan mengenai penyadapan.
"Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan," katanya.