Terlibat Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Polri Hari Ini
Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa, 17 November 2026
fin.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan etik tersebut dilakukan menyusul dugaan keterlibatan Eko dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi pelaksanaan persidangan internal tersebut sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi anggota kepolisian.
"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Pada persidangan etik hari ini, majelis sidang KKEP dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, serta didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, jajaran anggota komisi diisi oleh Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Baca Juga
Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujar Trunoyudo.
Sebagai informasi, sebelum persidangan etik terhadap Irjen Eko digelar, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak lain yang terseret dalam pusaran kasus serupa. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 2002, Ahrie Sonta, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari keanggotaan Polri.