Hukum dan Kriminal . 18/11/2026, 10:56 WIB

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Penulis : Afdal Namakule  |  Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko untuk merencanakan aksi makar. Penggeledahan tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) pada Selasa 17 November 2026 malam.

Rumah tersebut diduga berkaitan dengan salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal berinisial EHS. Penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar terhadap Presiden.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Susatyo dikutip dari Antara, Rabu 18 November 2026.

Susatyo menjelaskan, langkah tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana makar. Perkara ini memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya yang sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Meski demikian, Susatyo belum mengungkap temuan penyidik dari lokasi penggeledahan. Dia menyebut hasil pemeriksaan rumah dan olah TKP akan dipaparkan secara menyeluruh dalam konferensi pers.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden. Laporan tersebut juga mencakup dugaan pemufakatan jahat yang berhubungan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.

Dalam perkara dugaan makar tersebut, penyidik menggunakan sejumlah pasal, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka merupakan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU. *

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com