Hukum dan Kriminal . 18/11/2026, 08:55 WIB

Menteri HAM Pigai Respons Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Bupati Kupang: Mau dari Gerindra Kek, Gak Ada Urusan, Wajib Dihukum!

Penulis : Afdal Namakule  |  Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pejabat publik yang terseret kasus dugaan kekerasan seksual, termasuk jika berasal dari Partai Gerindra.

Ia memastikan Kementerian HAM akan mengawal proses penanganan kasus yang menyeret seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pigai menekankan, latar belakang politik maupun keanggotaan partai seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus menerima konsekuensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM telah menjadwalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT bersama tim pembela perempuan pada pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya, kementerian akan menerima berkas pengaduan resmi pada pukul 14.00 WIB di kantor Kementerian HAM, Rabu 18 November 2026.

Pigai bahkan secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak akan membela pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum hanya karena memiliki latar belakang politik yang sama.

"Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak. Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA (Kartu Tanda Anggota). Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," ujar Pigai.

Ia menyebut, ketegasan terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran hukum sejalan dengan prinsip yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pigai, jabatan maupun afiliasi politik tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun untuk menghindari proses hukum. Ia juga mengundang perwakilan DPR RI untuk menyaksikan langsung penyerahan pengaduan dari tim perlindungan perempuan NTT.

"Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun, dan besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang," ujarnya.

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 21 tahun yang disebut merupakan seorang mahasiswi.

Dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban berinisial RWM dikabarkan datang ke lokasi bersama dua perempuan berinisial EK dan LS dengan tujuan mendapatkan pekerjaan.

Namun, dalam pertemuan tersebut, RWM diduga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa itu disebut terjadi dua kali, yakni pada 11 November hingga Kamis, 12 November 2026.

Hingga saat ini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Sementara itu, Kementerian HAM menyatakan akan mengawal penanganan kasus agar proses hukum berjalan objektif tanpa dipengaruhi jabatan maupun latar belakang politik pihak yang dilaporkan. *

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com