RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR, segera Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
fin.co.id – Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Kesepakatan pembicaraan tingkat I itu menjadi tahapan penting sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir terkait pengesahannya menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat tersebut, terlebih dahulu meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah agar rancangan regulasi tersebut dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat II.
"Apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?," kata Dasco sebelum mengetuk palu.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab serentak oleh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dengan menyatakan persetujuan.
"Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR RI, yang kemudian diikuti ketukan palu sebagai tanda disepakatinya keputusan tersebut.
Setelah persetujuan diberikan, Dasco meminta perwakilan dari masing-masing fraksi dan unsur pemerintah membubuhkan tanda tangan pada dokumen RUU sebagai bentuk pengesahan kesepakatan secara administratif.
Ia menyebut sejumlah pihak yang diminta menandatangani naskah tersebut, mulai dari perwakilan fraksi-fraksi di DPR, unsur pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, hingga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Selain itu, perwakilan staf ahli bidang politik dan hukum dari kementerian atau lembaga pemerintah juga turut diminta menandatangani dokumen RUU tersebut.
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan staf ahli bidang politik dan hukum kementerian/pemerintah dan aparatur negara sebagai perwakilan pemerintah menandatangani naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," imbau Dasco.