Nasional . 19/11/2026, 22:55 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Perlindungan habitat terakhir badak jawa menjadi alasan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
KLH menilai potensi gangguan terhadap ekosistem harus dicegah sejak tahap perencanaan, sebelum aktivitas pertambangan maupun kegiatan pendukungnya berlangsung.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia meminta pemerintah mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, 19 November 2026, Jumhur menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan keberlangsungan spesies yang dilindungi.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar dia.
Jumhur menyampaikan hal tersebut saat peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada hari ini. Ia menjelaskan, langkah tersebut bertujuan menjaga habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.
Menurut KLH/BPLH, pengeluaran perairan TNUK dari WUP diperlukan agar tidak muncul kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan badak jawa. Satwa bercula satu itu merupakan salah satu kebanggaan Indonesia dan memiliki wilayah hidup yang sangat terbatas.
TNUK menjadi satu-satunya habitat alami terakhir badak jawa yang berstatus kritis terancam punah. Populasi liarnya diperkirakan kurang dari 50 sampai 80 individu dan seluruhnya hanya bertahan di satu kawasan.
KLH/BPLH menilai perlindungan badak jawa tidak cukup hanya dengan menjaga kawasan darat. Keutuhan habitat dan keterhubungan ekosistem darat, pesisir, serta perairan di sekitarnya juga harus dipertahankan.
Berbagai penelitian menunjukkan perilaku dan kebutuhan habitat badak jawa memiliki karakteristik sangat spesifik. Karena itu, setiap potensi gangguan terhadap lingkungan tempat hidupnya perlu diperhitungkan secara cermat.
Aktivitas pertambangan berpotensi menekan ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.
Meski demikian, KLH/BPLH mencatat belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut. Pengukuran mengenai dampak langsung terhadap badak jawa juga belum dilakukan.
Namun, kondisi itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengantisipasi risiko sejak tahap perencanaan. KLH/BPLH menilai kawasan tersebut memiliki nilai konservasi sangat tinggi, sementara jumlah populasi badak jawa sangat terbatas.
Melalui surat kepada Menteri ESDM, Jumhur meminta evaluasi dan peninjauan kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan apabila verifikasi ilmiah membuktikan wilayah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau memiliki risiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.
Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP terhadap batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berlangsung, KLH/BPLH meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil pemeriksaan menjadi jelas. Pelaksanaannya tetap mengikuti kewenangan masing-masing instansi.
KLH/BPLH juga menyatakan siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Jumhur menegaskan bahwa KLH/BPLH memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan lingkungan. Ia bahkan menyatakan tidak akan memberikan persetujuan tersebut apabila PT ANTAM memperoleh izin untuk menambang di perairan TNUK.
"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," tegas Jumhur.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media