Hukum dan Kriminal . 19/11/2026, 23:15 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan ketentuan baru tersebut.
Meski menyatakan patuh terhadap undang-undang, KPK akan lebih dulu mempelajari isi setiap pasal agar penerapannya sesuai dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, lembaganya sebagai penegak hukum wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi.
Menurut Budi, semangat dalam UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK memberantas korupsi. Penanganan perkara, kata dia, tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga harus mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” katanya.
Walaupun menyatakan siap melaksanakan undang-undang tersebut, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuannya tanpa kajian. Budi mengatakan lembaganya perlu mempelajari dan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujarnya.
Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” katanya.
Budi juga menyinggung diskursus di tengah masyarakat mengenai perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.
KPK berharap DPR RI dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat dalam mengevaluasi undang-undang tersebut ke depan. Menurut Budi, efektivitas aturan perlu dilihat setelah diterapkan, termasuk kesesuaian hasil pelaksanaannya dengan tujuan awal pembentukan UU Perampasan Aset.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media