Menaker Tetapkan Tiga Aspek Acuan Penentuan Upah Minimum 2027, Ini Penjelasannya
Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Pemerintah ingin memastikan penetapan upah minimum tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan.
fin.co..id - Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur di Indonesia memperhatikan tiga aspek utama dalam menentukan besaran upah minimum, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Pemerintah ingin memastikan penetapan upah minimum tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Pedoman penghitungan upah minimum 2027 tersebut telah disampaikan kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.
Dalam pedoman tersebut, Yassierli menjelaskan bahwa daerah yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 harus menggunakan formula penyesuaian upah minimum untuk menentukan besaran upah tahun berikutnya.
Formula tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penghitungan dilakukan dengan memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa yang digunakan berada dalam rentang 0,50 hingga 1.
Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa tidak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Penetapan nilai alfa nantinya menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, penghitungan UMK melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Dengan mekanisme tersebut, Dewan Pengupahan diharapkan memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah juga menjadikan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.
Data tersebut dibedakan berdasarkan wilayah, yakni KHL provinsi untuk menentukan UMP dan KHL kabupaten/kota sebagai acuan penghitungan UMK. Pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun melalui metodologi akademis.
Dalam aturan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur juga memiliki kewenangan menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
Khusus untuk upah minimum sektoral, penetapannya harus didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan.
Yassierli turut mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan jadwal penetapan upah minimum 2027. Seluruh jenis upah minimum yang ditetapkan, mulai dari UMP, UMSP, UMK hingga UMSK, dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Sementara itu, ketentuan pengupahan bagi usaha mikro dan kecil memiliki mekanisme tersendiri. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. *