Berawal dari Pinjaman Ilegal, Kasus Dugaan Penipuan Cessie Rp54 Miliar Berujung Penahanan Bos PT LCI
Langkah tegas jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menangkap serta menahan Presiden Direktur PT Long Coal Indonesia (LCI), An Bong Soo (ABS), direspons oleh Presiden Direktur PT Kedap Sayaaq (PT KS), Kang Yong Hyun.
fin.co.id - Langkah tegas jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menangkap serta menahan Presiden Direktur PT Long Coal Indonesia (LCI), An Bong Soo (ABS), direspons oleh Presiden Direktur PT Kedap Sayaaq (PT KS), Kang Yong Hyun. Dia mengatakan, apa yang dilakuka polisi tentu sudah berdasarka prosedur hukum.
"Penahanan presiden direktur LCI menunjukkan bahwa persoalan di sekitar kelompok usaha ini bukan sekadar sengketa perdata, " ujar Kang dalam keterangannya, Jumat, 20 November 2026.
Kang meyakini aparat kepolisian telah mengantongi alat bukti yang kuat terkait laporan hukum yang dilayangkan pihaknya. Dengan begitu, berkas perkara dugaan tindak pidana penipuan serta pencucian uang dengan tersangka ABS diharapkan dapat segera dilimpahkan ke meja hijau.
"Polisi juga telah mengantongi bukti-bukti penting dalam laporan kami. Kami yakin penyidikan perkara-perkara KS akan bergerak lebih cepat, " tandasnya.
Di sisi lain, Kang menyoroti masih adanya manuver dari sejumlah pihak yang mencoba mengambil alih kendali PT KS lewat berbagai celah hukum, termasuk melalui jalur permohonan kepailitan.
"Kami meminta seluruh instansi pemerintah dan lembaga peradilan mempertimbangkan proses pidana yang sedang berjalan sebelum mengambil keputusan, " katanya.
Baca Juga
Baginya, ketergesaan dalam mengetuk palu keputusan sebelum proses penyidikan kasus penipuan dan pencucian uang ini tuntas memiliki risiko yang sangat fatal.
"Dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi perusahaan, karyawan, dan negara, " tandasnya.
Guna menjaga objektivitas proses hukum, pihak PT KS menyatakan dukungannya terhadap langkah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) atas perkara yang diarahkan kepada Kang.
Baca Juga
"Kami percaya majelis hakim akan memutus secara independen berdasarkan hukum dan fakta, " ujarnya.
Polda Kaltim Tangkap ABS Terkait Penipuan dan Pencucian Uang
Penangkapan dan penahanan tersangka ABS oleh Polda Kaltim berkaitan erat dengan dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi pengalihan piutang ( cessie ) bernilai Rp54 miliar dari PT Bintang Alam Rejeki (BAR) kepada LCI.
Pria berkewarganegaraan Korea Selatan tersebut resmi menyandang status tersangka sejak Rabu, 30 September 2026. Penetapan ini merujuk pada dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Kaltim tertanggal Senin, 26 Oktober 2026.
Pengusutan kasus pengalihan cessie antara BAR dan LCI ini naik ke tahap penyidikan setelah adanya Laporan Polisi bernomor LP/B/183/X/2024/SPKT I/Polda Kaltim yang teregistrasi pada 22 Oktober 2024.
Atas perbuatannya, penyidik menjerat ABS dengan sangkaan pelanggaran Pasal 378 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 492 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 607 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Bermula dari Pinjaman Ilegal
Mengurai benang merah persoalan, In-house legal PT KS, Prayogha Rizky Laminullah, memaparkan bahwa kemelut ini berawal pada 2018. Kala itu, oknum internal KS mengajukan pinjaman ilegal senilai US 92 ribu setiap bulannya, atau setara kisaran 73 persen per tahun.
Pada periode tersebut, ABS yang masih duduk sebagai salah satu pejabat di PT KS diduga kuat merancang skema utang ini bersama Bae Do Woon demi menguasai aset dan kendali perusahaan.
Kesepakatan utang berbunga ekstrem itu dieksekusi secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan maupun sepengetahuan jajaran direksi lain, dewan komisaris, serta pemegang saham KS. Dokumen perjanjiannya diketahui ditandatangani oleh Shin Sung Min yang menjabat sebagai salah satu direktur KS.
"Dalam anggaran dasar perusahaan, perlu persetujuan komisaris untuk direksi ngambil pinjaman. Kecuali dia direktur utama, jelas-jelas dia bukan direktur utama, " ujar Rizky.
Beban bunga yang tidak masuk akal tersebut akhirnya membuat arus kas PT KS lumpuh dan gagal bayar. Situasi ini diduga sengaja dimanfaatkan oleh oknum direksi bersama pihak kreditur untuk mendaftarkan permohonan pailit terhadap PT KS.
Ketika status kepailitan berjalan, pengadilan menunjuk Agung Dwijo Sujono serta Shalahudin Serbabagus sebagai tim kurator. Namun, di tengah jalan Shalahudin diberhentikan, sehingga pengelolaan aset KS sepenuhnya berada di tangan Agung. Agung lantas menunjuk LCI sebagai operator pertambangan, kendati LCI baru seumur jagung—berdiri tiga bulan—dan terafiliasi dalam satu kelompok usaha dengan HJS.
Ironisnya, PT KS yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Barat dengan nilai aset mencapai Rp200 miliar tersebut justru dilego oleh kurator kepada LCI hanya seharga Rp16 miliar.
"Kita enggak tahu ada perjanjian apa di balik itu antara kurator dengan pihak-pihak itu. Tapi yang lagi proses kepolisian itu, polisi dapat bukti ada dugaan pencucian uang, " kata Rizky.
Tak berhenti di situ, oknum kurator juga terindikasi menyalahgunakan kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Ia diduga mengambil kartu ATM milik PT KS dan menyerahkannya kepada in-house legal HJS, Rendy Adithia Putra. Dalam kurun waktu tertentu, keduanya menguras dana perusahaan hingga total Rp3, 8 miliar dan kini telah berstatus tersangka.
"Perusahaan laporkan kurator dan beberapa pihak ke polisi. Ada beberapa laporan polisi terkait beberapa kasus ke Polda Kaltim dan Bareskrim Polri, " ujarnya.
Di tengah sengketa hukum, Shin sempat mengklaim kursi Presdir KS bermodalkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2025 yang digelar kubu kurator, yang sekaligus merombak total susunan pengurus. Namun, perubahan struktur tersebut tidak pernah tervalidasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).
"Setelah diadakan RUPSLB, mengganti direksi itu enggak berhasil dilakukan karena Polda Kaltim sudah memblokir sistem Kementerian Hukum itu, " kata Rizky.
Kementerian Hukum sendiri telah menerbitkan dua surat klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa susunan pengurus sah dan berwenang mewakili PT KS adalah Kang Yong Hyun selaku Direktur Utama dan Park Moo Sung sebagai Direktur.
Sampai saat ini, akses sistem AHU milik PT KS masih dalam status terblokir guna memperlancar proses penyelidikan yang tengah ditangani pihak kepolisian.
Keabsahan direksi ini juga diperkuat oleh pengakuan notaris yang menerbitkan Akta RUPSLB 2025. Sang notaris menyatakan bahwa akta tersebut sudah kedaluwarsa dan tidak pernah didaftarkan ke Kemenkum, sehingga kepengurusan yang berlaku tetap mengacu pada akta terakhir dengan Kang Yong Hyun sebagai Direktur Utama dan Park Moo Sung sebagai Direktur.
Sementara itu, dalam kasus cessie yang menjerat ABS, PT BAR selaku salah satu kreditur KS diketahui mengalihkan hak tagih piutangnya sebesar Rp54 miliar kepada LCI pada 2021. Nilai transaksi pembelian piutang tersebut disepakati sebesar Rp30 miliar dengan skema cicilan selama 24 bulan. Namun, pihak BAR hanya menerima pencairan dana sebesar Rp6 miliar akibat LCI mangkir dari komitmen pelunasan.
“Hak tagihnya sudah berpindah tangan, tetapi pembayarannya hanya Rp6 miliar dari Rp30 miliar. Akibatnya, klien kami sangat dirugikan, ” kata Muhammad Yasir, kuasa hukum BAR dalam keterangan tertulis.
Rizky menambahkan, setelah PT KS diputus pailit pada 2020 dan seluruh asetnya habis terjual, Agung selaku kurator justru mencabut status kepailitan tersebut melalui kesepakatan dengan sejumlah pihak, termasuk direksi HJS. Skema pencabutan pailit itu pada akhirnya membebankan seluruh kewajiban utang KS kepada pemegang saham sekaligus komisaris KS, Park Joung In.