Nasional

DPR Minta Proyek Giant Sea Wall Pantura Jangan Sampai Picu Bencana Ekologi

DPR meminta BOPPJ menyajikan studi kelayakan GSW Pantura secara menyeluruh, termasuk dampak sedimentasi, ekonomi, dan lingkungan.

DPR Minta Proyek Giant Sea Wall Pantura Jangan Sampai Picu Bencana Ekologi
DPR meminta BOPPJ menyajikan studi kelayakan GSW Pantura.

fin.co.id - Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa senilai proyek strategis dengan bentang 575 kilometer membutuhkan perhitungan matang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

Persoalan bukan hanya pada kemampuan konstruksi, tetapi juga risiko perubahan arus laut, sedimentasi, abrasi, hingga dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) tidak mengabaikan aspek tersebut. Ia mendesak BOPPJ memastikan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sedimentasi pesisir, serta studi hidro-oseanografi yang komprehensif dan akurat tersedia sebelum proyek direalisasikan.

Rokhmin menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Rokhmin Waspadai Perubahan Arus dan Abrasi Pesisir

Rokhmin, yang juga pakar kelautan, mengapresiasi upaya pemerintah menghadirkan perlindungan bagi kawasan pesisir utara Jawa. Meski demikian, ia mengingatkan pembangunan struktur pantai berskala besar dapat memengaruhi kondisi ekologis di wilayah sekitarnya.

Sebagai perbandingan, ia menyinggung pembangunan infrastruktur pesisir di kawasan Bandara Ngurah Rai sepanjang 7–10 kilometer. Pembangunan tersebut disebut sempat memicu perubahan arus sedimen dan abrasi di sejumlah titik lain.

Menurut Rokhmin, pengalaman itu menjadi alasan penting untuk menguji dampak pembangunan GSW Pantura yang panjangnya mencapai 575 kilometer. Ia menilai manfaat proyek tidak boleh hanya menjadi pertimbangan utama tanpa memperhitungkan risiko ekologisnya.

"Jadi, walaupun manfaatnya diimajinasikan akan besar, tetapi risikonya pun boleh jadi akan lebih besar juga. Oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mempertanyakan apakah proyek Giant Sea Wall ini sudah ada kajian mendalam tentang dampak terhadap ekologi, terhadap sedimentasi," kata Rokhmin.

Studi Kelayakan GSW Harus Libatkan Ahli Ekologi

Selain kajian hidro-oseanografi, Rokhmin mendorong BOPPJ melibatkan ahli ekologi, geodinamika, dan akademisi dalam negeri untuk menguji kelayakan pembangunan secara menyeluruh.

Ia menegaskan studi kelayakan atau feasibility study harus mencakup lebih dari urusan teknis dan konstruksi. Kajian tersebut juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan terhadap masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di kawasan pesisir.

Rokhmin mengingatkan proyek berskala besar jangan sampai justru memunculkan persoalan baru, termasuk peningkatan kemiskinan dan pengangguran di wilayah terdampak. Karena itu, ia meminta BOPPJ menyampaikan hasil kajian secara utuh sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan proyek.

"Supaya nanti jangan seperti Whoosh bergerak sebentar lalu (bermasalah), atau IKN yang sementara kemiskinan dan pengangguran lebih banyak. Sekali lagi, kami menanti pada Kepala BOPPJ penyajian studi kelayakan (feasibility study) yang menyeluruh dan utuh. Bukan hanya aspek fisik, tetapi ekonomi dan ekologi, dan seterusnya," tegas Rokhmin.

BOPPJ Siapkan Anggaran Rp481,11 Miliar untuk 2027

Dalam pemaparan di hadapan Komisi IV DPR RI, BOPPJ menjelaskan bahwa GSW Pantura dirancang membentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 575 kilometer. Pembangunannya dibagi menjadi 15 segmen kerja.

Untuk mendukung rencana tersebut, BOPPJ mengalokasikan RKA Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,11 miliar. Anggaran itu antara lain mencakup rencana survei hidro-oseanografi lanjutan di sejumlah lokasi, termasuk Segmen 4 Bekasi serta wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

BOPPJ juga menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap awal di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.

Komisi IV DPR RI diharapkan terus mengawal perencanaan pembangunan GSW Pantura. Pengawalan tersebut diperlukan agar proyek tidak hanya memberikan perlindungan bagi kawasan pesisir, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir.

Berita Terkait