Legislator Golkar Sebut Pergantian Wapres Jadi Momentum Pemulihan Pemerintahan Prabowo
Legislator Golkar menilai pergantian wapres harus dimanfaatkan pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki kinerja dan memulihkan kepuasan publik.
fin.co.id - Pergantian wakil presiden tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat apabila tidak disertai pembenahan kinerja pemerintahan.
Seluruh jajaran kabinet, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden yang nantinya terpilih, perlu memanfaatkan perubahan tersebut untuk meningkatkan kepuasan publik.
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu, 18 November 202).
Doli menilai, pergantian wapres dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja sekaligus memulihkan elektabilitas.
Baca Juga
“Kalau selama ini misalnya ada tingkat kepuasan menurun, elektabilitas juga seperti itu, ini momentum kita untuk rebound,” ujar Doli.
Menurut Doli, pemulihan atau rebound harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pelaksanaan pemerintahan. Pergantian figur wakil presiden perlu diikuti peningkatan efektivitas kerja dan upaya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menegaskan tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada presiden atau wakil presiden. Seluruh unsur pemerintahan, termasuk jajaran kabinet, harus terlibat dalam upaya memperbaiki kinerja.
“Oleh siapa? Ya oleh semua jajaran pemerintahan yang itu isinya adalah Pak Prabowo, termasuk wakil presiden nanti, dan semua jajaran kabinetnya,” ungkap Doli.
Golkar Soroti Pentingnya Legitimasi Calon Wapres
Dalam pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden, Doli turut menekankan pentingnya legitimasi hukum, politik, dan sosial bagi figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo.
Baca Juga
Menurutnya, calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan administrasi, mempunyai rekam jejak yang jelas, serta mampu membangun hubungan kerja efektif dengan presiden.
Proses pengisian jabatan tersebut dipersiapkan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.
Doli memandang proses pergantian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat agar peningkatan kepuasan publik tidak berhenti sebagai harapan, tetapi didukung perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.