Politik

Mahfud MD Ingatkan Presiden soal Pengganti Gibran, Sidang MPR 9 Desember Bisa Tidak Sah

Dia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan waktu pengajuan calon wakil presiden pengganti sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Mahfud MD Ingatkan Presiden soal Pengganti Gibran, Sidang MPR 9 Desember Bisa Tidak Sah
Mahfud MD

fin.co.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden, DPR RI, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar cermat dalam menjalankan proses penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menyoroti tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti oleh Presiden. Menurut dia, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum mengajukan nama-nama tersebut, Sidang MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan keabsahan.

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin 19 November 2026 jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud lewat keterangan tertulis, Jumat 20 November 2026..

Dia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan waktu pengajuan calon wakil presiden pengganti sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR," ujarnya.

Namun, Mahfud mengingatkan adanya ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang menyebut bahwa pengertian hari dalam aturan tersebut adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Atas dasar perbedaan ketentuan tersebut, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang MPR disesuaikan. Dia mengusulkan sidang dilaksanakan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," kata Mahfud.

Dia juga memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 20 November 2026. Dalam kondisi tersebut, jadwal Sidang MPR sebaiknya digeser menjadi 10 Desember 2026.

"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026," ungkapnya.

Mahfud menambahkan, apabila Presiden baru menyerahkan nama calon pengganti setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC), penghitungan 14 hari kerja harus dimulai sejak penyerahan nama tersebut.

Mahfud menilai penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja merupakan pilihan paling aman untuk menghindari persoalan hukum akibat ketidaksinkronan aturan.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," tuturnya.

Dia menegaskan, persoalan perhitungan waktu tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, ketidakhati-hatian dalam menentukan jadwal sidang berpotensi memunculkan persoalan politik baru. *

Berita Terkait