Politik

Manuver Koalisi Pertanyakan Posisi PSI: Uji Loyalitas ke Prabowo atau Kompetisi Pengaruh?

Munculnya keraguan dari sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berkaitan erat dengan tarik-menarik kepentingan di tubuh koalisi

Manuver Koalisi Pertanyakan Posisi PSI: Uji Loyalitas ke Prabowo atau Kompetisi Pengaruh?
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep

fin.co.id - Munculnya keraguan dari sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berkaitan erat dengan tarik-menarik kepentingan di tubuh koalisi. Spekulasi yang dilontarkan PKB mengenai keluarnya PSI dari barisan koalisi, ditambah dorongan PAN agar partai tersebut mengambil jalur oposisi, kini memicu tanda tanya besar soal masa depan relasi politik PSI dengan pemerintah.

Menanggapi dinamika ini, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menggarisbawahi setidaknya dua sudut pandang utama. Di satu sisi, sikap kritis parpol koalisi bisa dimaknai sebagai upaya menunjukkan kesetiaan kepada Prabowo. Namun di sisi lain, situasi ini berpotensi dijadikan celah oleh masing-masing partai untuk mengonsolidasikan pengaruhnya dengan cara menggeser posisi PSI menjauh dari lingkaran kekuasaan.

"Ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan sering kali berjalan beriringan," kata Arifki dalam keterangan kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.

Pernyataan dari dua petinggi partai koalisi, yakni Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mensinyalir PSI tak lagi tergabung dalam koalisi, serta Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang menyarankan PSI menjadi oposisi, menandakan bahwa eksistensi PSI mulai diusik oleh sesama elemen pendukung pemerintah.

Situasi kian menjadi sorotan pasca-tanggapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merespons absennya kader PSI di jajaran kabinet. Jokowi berpandangan bahwa kontribusi bagi bangsa tidak melulu harus diwujudkan lewat kursi pemerintahan, melainkan bisa dilakukan secara lebih fleksibel dari luar kabinet.

Arifki menangkap adanya sinyal politik penting di balik ucapan Jokowi tersebut, apalagi setelah mantan kepala negara itu turut menyinggung langkah PSI yang kini tengah sibuk membenahi mesin dan struktur organisasinya demi menyongsong Pemilu 2029.

"Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai," jelasnya.

Lebih jauh, pandangan Jokowi itu dinilai perlu diletakkan dalam bingkai relasi politiknya dengan pemerintahan Prabowo. Pasca-berakhirnya jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden serta mundurnya tiga figur penting PSI Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, dari keanggotaan partai, peta keterwakilan politik yang selama ini melekat pada PSI di pemerintahan otomatis mengalami pergeseran.

"Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka," katanya.

Di sisi lain, penegasan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa belum ada satu pun partai yang resmi hengkang dari koalisi mengindikasikan komposisi koalisi secara formal masih utuh. Sejalan dengan itu, PSI lewat Grace Natalie juga kembali menyatakan komitmen dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut Arifki, silang pendapat di ruang publik ini mencerminkan masih kaburnya batasan definisi antara status sekadar pendukung pemerintah, anggota resmi koalisi, dan partai yang memperoleh jatah kursi di kabinet.

"Prabowo tentu berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, partai-partai koalisi juga memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing. Karena itu, kita perlu melihat apakah pernyataan-perataan tersebut murni menunjukkan loyalitas kepada Prabowo atau sekaligus menjadi bagian dari kompetisi pengaruh di internal koalisi," tuturnya.

Kendati demikian, ia berpendapat, gejolak ini belum tentu merepresentasikan adanya kesepakatan bulat untuk menyingkirkan Jokowi maupun PSI dari lingkar kekuasaan. Namun, pergeseran pola hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai koalisi menjadi variabel krusial yang patut dipantau seiring dimulainya pemanasan konsolidasi menuju Pemilu 2029.

"Pada akhirnya, yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berada di dalam koalisi, tetapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor akan terbentuk ke depan. Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sementara Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai-partai koalisi yang ada, itu menjadi dinamika politik yang patut kita amati," pungkasnya. 

Berita Terkait