Raup Rp30,3 Miliar dari MD Media, RANS Dituding Terlibat Conflict of Interes
RANS Entertainment, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik.
fin.co.id - RANS Entertainment, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik.
Reaksi muncul setelah diterbitkannya laporan keuangan terbaru PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2026 dan dirilis pada akhir Oktober 2026.
Dalam laporan keuangan tersebut, diketahui RANS mendulang pendapatan sebesar Rp30,3 miliar dari kerja sama dengan anak usaha BUMN, PT Metra Digital Media (MD Media), sepanjang tahun 2026. Kerja RANS dengan MD Media ini dituding memiliki conflict of interest
Nama Dony Oskaria juga turut menjadi perhatian dalam perbincangan publik. Dony, yang saat ini menjabat sebagai COO Danantara adalah paman dari Nagita Slavina, yang merupakan Direktur Utama RANS, sekaligus istri dari Raffi.
Baca Juga
Tudingan Kuat Conflict of Interes
"Nah, sekarang Rans baru ketahuan lagi nih. Jadi, ini namanya conflict of interest, guys. Yaitu oligarki. Gimana rakyat enggak marah kalau caranya kayak begini? Oligarki melanglang buana, semuanya masuk kantong kiri keluar kantong kanan," tulis psikolog Lita Gading lewat unggahan di akun @lita.gading, Jumat, 20 November 2026.
"Telkom itu BUMN. Dan siapa pemegang saham mayoritasnya? Yes, Danantara. Terus memang kenapa kalau perusahaan Raffi Ahmad dapat 30,3 miliar dari anak usaha Telkom yang ada di bawah Danantara? Karena Chief Operating Officer Danantara namanya Doni Oskaria adalah paman dari Nagita Slavina, istri Rafi. Dan celakanya, Doni Oskaria juga punya saham di Rans, 2,74%," lanjut Lita.
Sebelumnya, kontrak RANS dengan dua kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemendikbudristek telah lebih dulu mengundang reaksi publik. Sorotan muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer pemerintah senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian tersebut.