Pemprov DKI Akan Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Terapkan UMP Jakarta 2027
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000.
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 20 November 2026.
Pramono mengakui penetapan UMP tidak serta-merta memuaskan seluruh pihak, baik kalangan pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, perbedaan kepentingan antara kedua kelompok tersebut menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan pemerintah.
"Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan pengusaha.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujar Pramono.
Pramono menilai keputusan tersebut merupakan pilihan yang dapat diambil pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000. Nilai tersebut naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Penetapan UMP Jakarta 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono Anung pada Jumat. *