Imigrasi Cegah Dua WNI Berangkat ke Rusia, Diduga Bakal Gabung Tentara Bayaran
Imigrasi menggagalkan keberangkatan dua WNI yang terindikasi direkrut menjadi tentara bayaran Rusia dan memperketat pemeriksaan paspor.
fin.co.id - Dugaan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia membuat Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat pengawasan perjalanan ke luar negeri.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mencegah keberangkatan dua WNI di Bandara Juanda, Surabaya, setelah petugas menemukan indikasi kuat keduanya hendak menuju Rusia untuk tujuan tersebut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan pencegahan itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen dan hasil wawancara petugas.
"Lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya. Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita, ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia," kata Hendarsam, Minggu, 22 November 2026.
Temuan tersebut membuat Imigrasi meningkatkan pemeriksaan terhadap pemohon paspor. Petugas tidak hanya menanyakan negara tujuan, tetapi juga menggali alasan dan rencana perjalanan untuk memastikan keterangan pemohon sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Hendarsam menjelaskan, petugas turut mencermati pola perjalanan yang ditempuh calon penumpang. Sebab, sejumlah orang yang diduga menjadi sasaran perekrutan tidak selalu berangkat langsung menuju Rusia.
"Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia. Mereka ke mana dulu kemudian baru ke sana," ujar dia.
Imigrasi Dalami Tujuan Perjalanan dan Indikasi TPPO
Dalam proses pemeriksaan, petugas melakukan wawancara sekaligus mengamati bahasa tubuh serta cara pemohon menjawab pertanyaan. Langkah tersebut bertujuan mengetahui kewajaran alasan perjalanan sekaligus mendeteksi kemungkinan seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hendarsam menegaskan, kemudahan pelayanan penerbitan paspor tetap berjalan. Namun, petugas perlu memastikan masyarakat yang mengajukan dokumen perjalanan memiliki tujuan yang jelas.
"Jadi proses paspornya kita mempermudah, tapi kita juga ingin menggali. Jadi ini rakyat kita, pemohon kita ini benar-benar tujuannya mau ke mana," kata dia.
Selain memperketat pemeriksaan secara langsung, Imigrasi juga menyiapkan patroli siber untuk mengantisipasi perekrutan calon korban melalui media sosial. Langkah ini menyasar pola perekrutan yang kini memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat.
"Dan kami akan melakukan patroli siber. Karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial," ujar Hendarsam.
Imigrasi Perkuat Edukasi di Daerah Rawan Perekrutan TPPO
Upaya pencegahan juga menyasar masyarakat di daerah yang menjadi kantong perekrutan TPPO. Imigrasi akan memperkuat edukasi melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) agar masyarakat lebih memahami risiko perekrutan ilegal.
Selain edukasi, pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lapangan pekerjaan dan program ketahanan pangan di sejumlah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur yang berisiko.
Hendarsam menegaskan, pengawasan keberangkatan WNI tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan di pintu keluar negara. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mencegah perekrutan ilegal sejak dari daerah asal.