Ketua Baleg DPR Sebut Kekosongan Hukum Tak Harus Diselesaikan dengan UU Baru
Ketua Baleg DPR menilai kekosongan hukum bisa diatasi melalui evaluasi dan revisi regulasi tanpa harus selalu membentuk undang-undang baru.
fin.co.id - Ketepatan dalam menentukan kebutuhan legislasi menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai, persoalan kekosongan hukum tidak serta-merta harus diselesaikan dengan membentuk undang-undang baru.
Pemerintah dan DPR dapat terlebih dahulu mengevaluasi aturan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan revisi regulasi agar ketentuan hukum tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Bob Hasan setelah mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung, Jumat, 20 November 2026. Kegiatan itu berlangsung dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dalam kesempatan tersebut, Baleg menghimpun berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pemangku kepentingan daerah mengenai kebutuhan pembentukan maupun perubahan undang-undang.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, sejumlah masukan yang diterima berkaitan dengan aspek formal pembentukan undang-undang. Dua hal yang menjadi perhatian di antaranya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi dan evaluasi terhadap persoalan kekosongan hukum.
Bob menekankan, perkembangan zaman dan perubahan nilai masyarakat membuat evaluasi regulasi perlu berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, revisi undang-undang dapat menjadi pilihan ketika ketentuan yang berlaku membutuhkan penyesuaian.
“Posisi untuk revisi terkait dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai itu diperlukan setiap saat, setiap kapanpun juga revisi undang-undang itu harus dilakukan" tegas Bob.
Baleg Tampung Aspirasi Perlindungan Pekerja Migran dan Pembela HAM
Di luar persoalan prosedur pembentukan undang-undang, Baleg juga menampung usulan mengenai substansi regulasi yang berpotensi masuk dalam perencanaan legislasi jangka menengah maupun daftar prioritas. Aspirasi tersebut antara lain mencakup perlindungan pekerja migran Indonesia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan bagi para pembela HAM dan lingkungan hidup.
Terkait penyerapan aspirasi, Bob menjelaskan bahwa pendapat masyarakat tidak bisa langsung dituangkan menjadi pasal-pasal undang-undang. Setiap masukan harus melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu, mulai dari penyaringan fakta dan data hingga penyusunan abstraksi dan perumusan norma hukum.
Melalui tahapan tersebut, Baleg berupaya menerjemahkan partisipasi masyarakat menjadi materi muatan yang dapat digunakan dalam pembentukan undang-undang.
"Baleg dapat mengejawantahkan terkait dengan bagaimana asal usul daripada partisipasi publik yang kemudian dapat diberlakukan proses penerapan dalam materi muatan pasal-pasal sebagaimana dalam pembentukan undang-undang." ujarnya
Menurut Bob, keterlibatan masyarakat harus memiliki hubungan nyata dengan substansi regulasi yang disusun. Dengan demikian, partisipasi publik tidak sekadar menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan materi undang-undang.